CyberTNI.id | JAKARTA, Sabtu (27/12/2025) — Sebagai salah satu saksi diantara beberapa saksi yang pernah diperiksa KPK RI antara lain sebut saja Amran Sulaiman (Mentri Petanian), Pa Ruksamin (Bupati Konawe Utara periode 2017-2024) dll, yang mengikuti sejak awal dinamika kasus tambang nikel di Konawe Utara yang melibatkan Aswad Sulaiman (Bupati Konawe Utara 2007-2016) publik perlu menempatkan perkara ini secara jernih, membedakan antara dugaan, persepsi publik, dan pembuktian hukum.
Kasus ini sejak awal memang sarat muatan besar, Politik Sumber Daya Alam, Nilai Ekonomi Nikel yang strategis, serta ekspektasi publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi sektor tambang.
Penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tambang nikel yang melibatkan Bapak Aswad Sulaiman kembali memantik perdebatan publik. Wajar bila hal itu terjadi karena kasus ini sejak awal mengandung narasi yang besar : ada dugaan suap Rp 13 Miliar dari 8 Perusahaan Tambang dengan 30 SK IUP, Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang disebut melawan hukum, serta potensi kerugian negara hingga Rp2,7 triliun. Namun dalam negara hukum, perkara pidana tidak ditentukan oleh besarnya angka, melainkan oleh kekuatan alat bukti.
Kasus ini berawal dari penerbitan izin usaha pertambangan kepada sejumlah Perusahaan tambang pada tahun 2007, oleh Pj. Bupati Konawe Utara (Aswad Sulaiman), kemudian ada laporan masyarakat sekitar tahun 2012.
Setelah melalui proses yang Panjang melalui Penyelidikan dan Penyidikan, pada tahun 2017 KPK- RI menetapkan Pa Aswad Sulaiman sebagai tersangka Tipikor, Sayangnya, dalam perkembangan penyidikan, dugaan suap Rp13 miliar tidak pernah menemukan bukti kunci. Tidak ada aliran dana yang terdeteksi, tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui transaksi, dan yang bersangkutan tidak pernah mengakui menerima uang tersebut.Tanpa bukti transfer, saksi, atau pengakuan, dakwaan suap akan sangat rapuh jika dipaksakan ke persidangan. Dalam kondisi seperti ini, risiko kekalahan KPK di pengadilan justru sangat besar.
Dugaan penerbitan izin yang melawan hukum pun menghadapi persoalan serupa. IUP yang dipersoalkan ternyata sudah pernah diuji melalui jalur peradilan. PT Antam menggugat izin milik Group PT Harita yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara saat itu. Pada tingkat pertama PT Antam memang menang, namun pada tingkat banding dan kasasi, Grup PT Harita justru dinyatakan menang. Putusan kasasi ini menjadi fakta hukum penting bahwa izin tersebut tidak bisa serta-merta disebut melawan hukum.
Sementara itu, narasi kerugian negara Rp2,7 triliun lebih banyak berdiri di atas asumsi. Dari 8 perusahaan yang mengantongi 30 SK IUP, hanya satu perusahaan yang benar-benar melakukan aktivitas penambangan. Dengan kondisi tersebut, kerugian negara lebih tepat disebut sebagai potensi, bukan kerugian nyata yang terukur.
Di titik inilah SP3 KPK-RI perlu dibaca secara lebih jernih. Penghentian penyidikan bukan berarti membenarkan dugaan pelanggaran, tetapi mencerminkan kehati-hatian penegak hukum agar tidak memaksakan perkara yang lemah secara pembuktian. Dalam hukum pidana, memaksakan kasus besar yang rapuh justru dapat mencederai keadilan dan merugikan institusi penegak hukum itu sendiri.
Rencana Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mengajukan praperadilan atas SP3 tersebut sah secara konstitusional. Namun perlu dipahami, praperadilan hanya menguji aspek prosedural, bukan membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang. Jika KPK mampu menunjukkan bahwa penyidikan telah dilakukan secara maksimal dan alat bukti tidak mencukupi, maka peluang membatalkan SP3 akan sangat terbatas.
Kasus ini seharusnya menjadi refleksi bersama. Tata kelola pertambangan yang buruk, tumpang tindih izin, dan lemahnya pengawasan pasca-izin adalah masalah struktural yang lebih mendesak untuk dibenahi. Tanpa perbaikan sistemik, penegakan hukum akan selalu datang terlambat, ketika bukti sudah menguap dan perkara tinggal menjadi polemik.
Pada akhirnya, keadilan tidak selalu identik dengan menghukum. Dalam negara hukum, keadilan juga berarti berani mengatakan: dugaan ada, tetapi bukti tidak cukup.
(Nang)
