CyberTNI.id | Aceh Barat – Malik Mahmud Al-Haytar menyatakan akan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto guna melobi bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh yang hingga kini mangkrak akibat keterbatasan anggaran.
Dalam keterangannya, Malik Mahmud menegaskan dirinya siap mengajak Bupati Aceh Barat menghadap langsung Presiden Prabowo agar pemerintah pusat segera memberikan dispensasi anggaran demi menyelamatkan proyek rumah sakit tersebut.
“Saya akan mengajak Bupati Aceh Barat untuk bersama-sama menghadap Bapak Presiden. Saya akan berbicara langsung agar pemerintah pusat segera memberikan bantuan anggaran sehingga rumah sakit ini tidak terus terbengkalai,” ujar Malik Mahmud.
Wali Nanggroe juga mengaku bangga sekaligus prihatin melihat kondisi proyek strategis yang telah dimulai sejak tahun 2017 itu namun hingga kini belum rampung. Menurutnya, rumah sakit tersebut sejak awal dirancang dengan standar Eropa pada masa kepemimpinan Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kerja sama dan dukungan pembiayaan dari pihak Jerman, termasuk dalam aspek pelatihan tenaga medis serta standarisasi ruang operasi.
Malik Mahmud memuji desain arsitektur dan kualitas konstruksi bangunan rumah sakit yang saat ini diperkirakan baru mencapai 50 persen pembangunan. Ia menilai fasilitas tersebut memiliki standar tinggi dan berpotensi menjadi salah satu rumah sakit terbaik di kawasan Asia Tenggara.
“Saya melihat gedung ini luar biasa. Konstruksinya bergaya Eropa. Saya pernah tinggal di Skandinavia dan Singapura, dan menurut saya ini salah satu bangunan rumah sakit terbaik di Asia Tenggara. Namun saya sangat kecewa karena pembangunannya sempat terhenti,” ungkapnya.
Ia juga menyayangkan besarnya dana negara yang diperkirakan telah mencapai sekitar Rp700 miliar berpotensi sia-sia apabila proyek tersebut terus dibiarkan mangkrak tanpa penyelesaian.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan alokasi dana APBA minimal Rp50 miliar melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRA agar pembangunan rumah sakit tetap berjalan dan tidak mengalami kekosongan anggaran.
“Jika dana otsus kembali normal, kami meminta skema multiyears minimal Rp150 miliar. Apabila ada tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, maka fasilitas IGD, rawat inap, hingga seluruh poli pelayanan sudah bisa difungsikan untuk membantu masyarakat di tiga kabupaten,” jelasnya.
Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera terealisasi agar Rumah Sakit Regional Meulaboh dapat difungsikan secara maksimal sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat wilayah barat selatan Aceh.
Eka
