CyberTNI.id |Kota Cirebon, 30 September 2025 — Proyek revitalisasi satuan pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan anggaran bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan tajam. Dugaan adanya penyimpangan dan praktik mark-up mencuat setelah Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), melalui Ketua Umum-nya, Furqon Mujahid Bangun, angkat bicara.
Tokoh pegiat anti-korupsi nasional yang akrab disapa Bang Jahid itu menilai, indikasi penyimpangan dalam pengelolaan proyek pendidikan ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat menyangkut dana negara dan masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini ia sampaikan kepada awak media saat ditemui di salah satu hotel di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (30/9/2025).
“ARM tengah menyoroti adanya dugaan kuat penyimpangan, terutama mark-up anggaran, dalam proyek revitalisasi SD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Beberapa sekolah yang menjadi sampel temuan kami antara lain SD Negeri Larangan 1, SD Negeri Pelandakan 1, serta SD Negeri Majasem 1. Tidak menutup kemungkinan, sekolah lain juga akan menyusul untuk kami konfirmasi,” ujar Bang Jahid.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa tim investigasi ARM juga menemukan adanya indikasi keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang diduga ikut mengkondisikan sekaligus mengatur proyek tersebut. Tak hanya itu, hasil penelusuran awal ARM juga mengungkap dugaan mark-up signifikan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Bukti awal berupa dokumentasi kondisi proyek pun telah dikantongi tim ARM.
“Jika semua fakta di lapangan mengarah pada unsur melawan hukum, apalagi jika menguat pada dugaan tindak pidana korupsi, kami tidak akan tinggal diam. ARM siap melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian. Kami tegaskan, penyalahgunaan anggaran pendidikan adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak bangsa,” tegasnya.
Bang Jahid, yang dikenal vokal dan konsisten dalam mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi di tanah air, menutup pernyataannya dengan komitmen ARM untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas, demi memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan tidak menjadi bancakan segelintir pihak.
(Tim)
