CyberTNI.id | Bendera One Piece banyak dikibarkan oleh sebagian masyarakat Indonesia jelang HUT ke-80 RI, terutama oleh para sopir truk. Fenomena pengibaran bendera One Piece ini makin masif jelang 17 Agustus.
Di media sosial, bahkan juga beredar foto pengibaran bendera One Piece di bawah bendera Merah Putih. Aksi ini pun memantik kembali diskusi soal batas antara budaya populer dan penghormatan terhadap simbol-simbol nasional, terutama saat suasana peringatan kemerdekaan semakin terasa di berbagai penjuru Tanah Air.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo turut menyoroti fenomena ini dan menyebut bendera One Piece sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah. Ia juga menilai, tindakan itu sebagai bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara, sekaligus bentuk provokasi yang berbahaya jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Sunny Ummul Firdaus, menanggapi pernyataan anggota DPR yang menyebut pengibaran bendera bajak laut ala One Piece sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Menurutnya, penilaian semacam itu sebaiknya tidak disampaikan secara gegabah. “Pernyataan tersebut perlu dianalisis dengan hati-hati. Tidak semua tindakan simbolik warga, dalam hal ini para sopir truk, bisa serta-merta ditafsirkan sebagai aksi politik atau pembangkangan terhadap konstitusi,” ujar Prof. Sunny kepada wartawan Cybertni.id.
Arden73
