CyberTNI.id | PONOROGO, Senin (16/3/2026) —Sebuah kisah mengejutkan datang dari Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
Dua kepala SPPG bahkan sampai mengejar seorang pejabat ke Blitar demi menyampaikan keluhan mereka.
Malam itu, dengan suara bergetar dan mata yang tak kuasa menahan air mata, mereka mengadukan tekanan yang mereka alami selama berbulan-bulan. Menurut pengakuan mereka, ada berbagai kebijakan dari yayasan yang menaungi dapur yang dinilai tidak semestinya.
Salah satu yang paling disorot adalah dugaan pengurangan anggaran bahan pangan. Dari anggaran sekitar Rp10.000 per porsi yang seharusnya digunakan untuk bahan makanan, disebutkan hanya sekitar Rp 6.500 yang benar-benar dibelanjakan.
Kondisi itu membuat para kepala dapur sering kali harus menutup kekurangan dari kantong pribadi agar menu tetap layak disajikan kepada para penerima manfaat.
Tak hanya itu, mereka juga mengaku menghadapi tekanan dan upaya untuk menyingkirkan mereka dari posisi yang dijalankan saat ini.
Mendengar pengaduan tersebut, tim pengawasan langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dapur. Hasilnya cukup mengejutkan. Kondisi dapur dinilai jauh dari standar yang seharusnya diterapkan.
Beberapa temuan antara lain:
– kebersihan dapur yang tidak terjaga
– fasilitas yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan SOP
– instalasi pengolahan limbah yang belum memadai
– hingga pengaturan ruang yang belum sesuai standar operasional dapur program gizi.
Dalam inspeksi tersebut juga terlihat beberapa hal mendasar yang perlu dibenahi, seperti pemisahan ruang loker laki-laki dan perempuan, sistem loading bahan makanan, hingga pengelolaan gudang bahan basah dan kering.
Karena berbagai temuan tersebut, dua SPPG yang bersangkutan akhirnya dihentikan sementara (suspend) sambil menunggu proses pembenahan dan evaluasi lebih lanjut.
Program pemenuhan gizi sendiri seharusnya dijalankan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan standar kesehatan yang ketat. Sebab program ini menyangkut kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dapur program gizi tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga tentang integritas pengelolaan anggaran, standar kebersihan, serta perlindungan bagi para petugas yang menjalankan tugas di lapangan.
(Nang)
