CyberTNI.id | Cirebon, 6 Februari 2026 — Cyber TNI ID menerima pengaduan dari Ketua Koordinator Aliansi LSM Cirebon Bergerak, Kusmin, S.Com, terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang semakin marak dan masif di lingkungan Samsat Sumber, Kabupaten Cirebon.
Menurut Kusmin, praktik pungli tersebut diduga terjadi dalam berbagai tahapan pelayanan, mulai dari cek fisik kendaraan hingga proses pencetakan STNK.
Dugaan ini mencuat sejak 2 Februari 2026, di mana masyarakat disebut harus membayar sejumlah uang di luar ketentuan resmi, termasuk untuk proses ACC KTP. Besaran pungutan bervariasi, dengan nominal paling kecil sekitar Rp100.000 per unit kendaraan.
Fenomena ini dinilai semakin memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Kusmin menilai bahwa reformasi Polri diduga belum berjalan optimal, bahkan terkesan gagal total (Gatot), terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Ia menyoroti bahwa meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan seperti pembentukan Kompolnas, peningkatan transparansi, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) namun masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain:
- Korupsi dan penyalahgunaan wewenang
- Dugaan pelanggaran HAM dan tindakan represif
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
Sebagai Kabiro Cyber TNI ID Kabupaten Cirebon, Kusmin menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas reformasi, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik.
Lebih lanjut, selaku Ketua LSM Garda Patriot Bersatu sekaligus Koordinator Aliansi LSM Cirebon Bergerak, Kusmin menegaskan bahwa jika ingin menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas, maka penindakan harus dilakukan secara total dan tanpa pandang bulu, baik terhadap anggota Polri, TNI, ABK, maupun pegawai Samsat.
“Kalau ingin bersih, ya harus totalitas dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Kusmin S.Com
