CyberTNI.id | Cirebon, 30 Agustus 2025 – Indonesia kembali bergolak. Aksi demo besar-besaran yang meluas ke seluruh pelosok negeri menandakan krisis sosial dan politik yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Demonstrasi ini dipicu oleh serangkaian keputusan kontroversial yang memicu kemarahan kolektif, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi yang memberatkan rakyat dan insiden tragis yang melibatkan aparat kepolisian.
Pernyataan kontroversial dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa guru adalah beban negara menjadi pemicu utama gelombang protes ini. Tidak hanya para pendidik yang tersinggung, tetapi seluruh masyarakat yang merasa semakin terabaikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Ditambah dengan kenaikan gaji yang tidak adil bagi anggota DPR RI, ketidakpuasan rakyat semakin mengerucut menjadi aksi besar-besaran.
Namun, yang lebih memicu kemarahan adalah insiden maut yang melibatkan oknum anggota Brimob yang menabrak pengemudi ojek online (Ojol) hingga tewas. Kejadian ini mencerminkan kegagalan institusi dalam menjaga disiplin dan memperlakukan rakyat dengan hormat. Protes pun semakin meluas, dengan elemen-elemen masyarakat dari berbagai latar belakang – mahasiswa, pengemudi Ojol, hingga buruh – bersatu dalam kemarahan yang tidak terbendung.
Massa Membakar Gedung DPRD dan Mako Brimob: Simbol Kepercayaan yang Patah
Aksi demo ini tidak hanya bersifat simbolik. Di Cirebon, massa menyerbu gedung DPRD Kabupaten dan membakarnya, simbol dari ketidakpercayaan mendalam terhadap legislatif yang dianggap hanya mewakili kepentingan elit. Begitu pula dengan pembakaran markas Mako Brimob yang menjadi tempat berkumpulnya mereka yang dianggap pelaku kekerasan dan penindasan terhadap rakyat. Tindakan ini, meskipun ekstrem, menggambarkan seberapa besar kemarahan rakyat yang merasa diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Sementara itu, di Jakarta dan Bandung, demonstrasi besar tidak kalah menegangkan. Tuntutan demi tuntutan disuarakan, mulai dari pencabutan kebijakan yang memberatkan hingga permintaan agar oknum Brimob yang terlibat dalam insiden Ojol tersebut dihukum sesuai hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto pun tidak bisa lagi berdiam diri. Melalui pidato yang tegas, Presiden menekankan agar kasus ini diusut tuntas, dengan harapan dapat meredakan ketegangan yang semakin meluas.
Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap DPR dan Kepolisian Meningkat Tajam
Situasi ini semakin diperburuk dengan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang memberatkan masyarakat, yang semakin memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat. Protes terhadap anggota DPR RI dan DPRD semakin kuat, dengan alasan bahwa mereka tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob juga menambah kebencian terhadap aparat penegak hukum yang selama ini dianggap sewenang-wenang, seolah-olah rakyat adalah musuh negara.
Ketidakadilan yang terjadi dalam penindakan, seperti menilang orang yang sedang melaksanakan ibadah atau makan di warung, semakin memperburuk citra kepolisian di mata publik. Protes ini bukan hanya soal kenaikan pajak, gaji pejabat negara, atau tindakan aparat yang kasar, tetapi juga soal kehilangan rasa aman dan dihargai oleh negara.
Gubernur Dedi Mulyadi Jadi Korban, Menggambarkan Kekhawatiran yang Semakin Dalam
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berusaha meredakan ketegangan dan menenangkan demonstran, malah menjadi korban dari ketidakstabilan ini. Lemparan kayu yang mengenai pelipis Gubernur menunjukkan betapa tak terkendalinya kemarahan massa yang merasa frustrasi dan terpinggirkan. Kejadian ini mempertegas bahwa pemerintah di semua tingkatan sudah kehilangan kontrol atas situasi yang semakin tidak terkendali.
Demo Besar Ini Menandai Kegagalan Pemerintah dalam Merespon Suara Rakyat
Aksi protes ini mengingatkan kita pada peristiwa Reformasi 1998, ketika rakyat juga turun ke jalan dengan tuntutan yang sama: penegakan keadilan dan perubahan. Namun kali ini, protes tidak hanya berfokus pada satu masalah, tetapi mengarah pada ketidakpuasan sistemik terhadap pemerintah yang dianggap gagal memberikan solusi bagi permasalahan rakyat.
Bagi pengamat politik, demo ini menandakan penurunan kepercayaan publik yang signifikan terhadap kinerja legislatif dan eksekutif. Jika pemerintah tidak segera bertindak untuk mengatasi ketidakadilan ini, maka Indonesia akan semakin terjebak dalam krisis politik dan sosial yang lebih dalam.
Kesimpulan: Tindakan Cepat dan Tegas Diperlukan untuk Meredakan Ketegangan
Gelombang protes ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Pemerintah harus segera merespons tuntutan rakyat dengan tindakan nyata. Bukan hanya dengan meredakan protes melalui pernyataan-pernyataan kosong, tetapi dengan langkah-langkah konkret yang membuktikan bahwa negara ada untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani kepentingan segelintir elit.
Penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem penegakan hukum, mengusut tuntas kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian, dan segera mengevaluasi kebijakan ekonomi yang semakin memberatkan rakyat. Jika hal ini tidak dilakukan, protes yang semakin meluas ini dapat berujung pada kerusuhan yang lebih besar, yang akan mengguncang fondasi negara ini.
Catatan Penting: Aksi-aksi ini bukan sekadar demonstrasi; mereka adalah refleksi dari rasa frustasi yang mendalam terhadap sebuah sistem yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Untuk itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus segera bertindak dengan bijak dan transparan agar ketegangan ini tidak berubah menjadi gejolak sosial yang lebih luas.
(Nanang Kalnadi)
