CyberTNI.id | Cirebon, 10 Agustus 2025 — Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana publik dengan mengumumkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terbuka melalui media sosial. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat langsung mengakses dan mengawasi penggunaan anggaran daerah di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten dan Kota Cirebon.
Dalam kunjungannya ke Cirebon, Kang Dedi—sapaan akrab Gubernur—menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikucurkan ke daerah akan dipublikasikan secara detail. Ia juga berencana mengundang para pejabat dari Kota dan Kabupaten Cirebon serta daerah lainnya untuk membedah dan membandingkan alokasi serta penggunaan anggaran.
Transparansi Jadi Senjata Melawan Korupsi
Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Kang Dedi, banyaknya kepala desa dan pejabat daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi menjadi sorotan serius. Proyek konstruksi yang seharusnya mendukung pembangunan justru sering mangkrak akibat penyalahgunaan dana dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.
“Selama ini anggaran keluar tapi hasil di lapangan tidak sesuai. Ini tidak boleh dibiarkan. Masyarakat berhak tahu uang mereka digunakan untuk apa dan oleh siapa,” ujar Kang Dedi dalam pidatonya.
Ia menambahkan, publikasi anggaran akan menjadi alat kontrol sosial agar semua pihak—baik pemerintah, kontraktor pelaksana, maupun masyarakat—dapat mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan spesifikasi (bestek) yang telah ditetapkan.
Dampak Politik dan Reformasi Anggaran
Kebijakan ini diperkirakan akan membawa dampak besar dalam struktur anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan membuka data anggaran ke publik, tekanan terhadap pejabat publik dan pelaksana proyek akan meningkat, sehingga meminimalkan peluang penyimpangan.
Langkah Kang Dedi ini juga bisa menjadi preseden nasional dalam hal reformasi transparansi anggaran. Di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang lebih merata serta berkelanjutan.
Peran Media sebagai Kontrol Sosial
Media massa, termasuk CYBER TNI ID, menyambut baik inisiatif ini. Sebagai bagian dari kontrol sosial, media berkomitmen untuk mengawal setiap penggunaan dana publik agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami siap menjadi garda depan dalam mengawasi pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh uang rakyat,” kata salah satu jurnalis lapangan kami yang hadir dalam kunjungan Gubernur.
Dengan transparansi sebagai komitmen utama, Kang Dedi Mulyadi membuktikan bahwa kepemimpinan di era modern harus terbuka, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Red_team
