CyberTNI.id | CIREBON,Rabu 27 Agustus 2025 – Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Media CyberTNI.id Jawa Barat, Nanang Kalnadi, menyampaikan rasa prihatin sekaligus keprihatinannya yang mendalam terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat pemerintah yang terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi hingga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam keterangannya, Nanang menyebut bahwa praktik korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar di Kota Cirebon telah mencoreng wajah birokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Adapun nama-nama yang tercatat ikut terseret dalam pusaran kasus ini di antaranya:
- IW, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon.
- BR, mantan Kepala DPUTR tahun 2017 sekaligus pengguna anggaran, yang kini berstatus pensiunan.
- HM, konsultan pengawas dari PT Binakarya.
- RA, mantan Kepala Cabang Bandung PT Binakarya yang berperan sebagai perencana teknis.
- FRB, mantan Direktur PT Rivomas Pentasurya.
- PH, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PTK) di DPUTR yang kini juga sudah pensiun.
Menurut Nanang, keterlibatan sejumlah pejabat dan pihak swasta tersebut menggambarkan betapa akutnya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah di Cirebon. Ia menyebut kondisi ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan moral aparatur sipil serta menghambat pembangunan daerah yang semestinya dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya pribadi sangat miris melihat kenyataan ini. Bagaimana mungkin pejabat publik yang seharusnya mengabdi kepada masyarakat justru terseret dalam kasus korupsi yang mencederai amanah rakyat. Kami dari Media CyberTNI.id Jawa Barat berharap penuh agar Cirebon bisa bersih dari praktik-praktik busuk semacam ini,” tegas Nanang Kalnadi.
Ia menambahkan, korupsi yang melibatkan pejabat publik tidak hanya soal kerugian finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya akan jauh lebih luas, terutama pada stabilitas sosial dan masa depan pembangunan daerah.
Nanang juga menyerukan kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK, agar menuntaskan pengusutan kasus ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan agar setiap pihak yang terbukti terlibat, baik dari kalangan pejabat maupun swasta, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Sebagai perwakilan media, Nanang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap perkembangan kasus ini serta memastikan informasi yang akurat sampai ke masyarakat. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi Kota Cirebon dan Jawa Barat pada umumnya untuk melakukan pembenahan, sehingga birokrasi dapat kembali bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
“Harapan besar saya, khususnya sebagai Kaperwil CyberTNI.id Jawa Barat, agar Cirebon menjadi contoh daerah yang mampu bangkit, bersih, dan tidak lagi ternodai oleh praktik korupsi. Masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan yang jujur dan berintegritas,” tutup Nanang dengan tegas.
Dengan berbagai kasus yang kini sedang diusut, publik menunggu bukti nyata dari aparat penegak hukum serta komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan integritas. Hanya dengan langkah nyata, cita-cita mewujudkan birokrasi yang bersih dan berpihak pada rakyat bisa benar-benar terwujud.
Red_nanang kalnadi
