CyberTNI.id | JAKARTA,Sabtu (17/1/2026) — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) M. Nurullah memberikan tanggapan terkait perkara klaim dana ribuan triliun atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bank China yang akhirnya terbongkar sebagai hoaks.
Menurut M. Nurullah, kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana informasi yang tidak berdasar dapat mengguncang suasana publik, namun juga menunjukkan pentingnya langkah klarifikasi yang tegas.
“Awalnya narasi yang disampaikan Purbaya memang menimbulkan keresahan, namun sikapnya yang kemudian mengakui klaim tersebut tidak memiliki dasar valid adalah langkah yang tepat dan bertanggung jawab,” ujarnya
Ia menegaskan bahwa transparansi adalah hak setiap warga negara, namun harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sah.
“Kita mendukung semangat untuk menuntut akuntabilitas terkait keuangan negara, namun hal itu tidak boleh dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Angka fantastis dan nama publik yang digunakan tanpa dasar hanya akan memancing emosi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta figur publik,” jelas Nurullah.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya peran semua pihak – termasuk masyarakat, pelaku media, dan tokoh publik – dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya.
“Negara yang waras memang harus membuka ruang untuk pertanyaan, namun pertanyaan tersebut juga harus dibangun atas dasar kejujuran dan rasa tanggung jawab. Kita harus bersama-sama menjaga integritas informasi agar tidak mudah terjebak dalam hoaks yang bertujuan menggoyahkan stabilitas bangsa,” tutupnya.
Terpisah dari salah satu sumber berita menjelaskan, Narasi TV One soal klaim Purbaya yang menyebut ada data dana “ribuan triliun” atas nama Jokowi di bank China jelas bikin gaduh, tapi justru di situ poinnya.
Purbaya berdiri di posisi yang simpel: kalau datanya ada, buka ke publik; kalau bohong, buktikan bohongnya. Ini bukan soal sensasi, ini soal transparansi. Negara yang waras tidak membungkam orang yang bertanya, apalagi kalau yang dipertanyakan menyangkut uang dan kekuasaan.
Isu “uang ribuan triliun atas nama Jokowi di Bank China” akhirnya dipatahkan lewat klarifikasi Purbaya yang menegaskan tidak pernah ada data valid, dokumen resmi, maupun konfirmasi dari otoritas perbankan internasional soal klaim tersebut.
Ia menyebut narasi itu hoaks karena hanya bersumber dari potongan informasi yang dipelintir, tanpa bukti transaksi, tanpa identitas rekening yang sah, dan tanpa pengakuan dari pihak bank terkait. Angka fantastis dan nama besar sengaja dipakai untuk mengguncang emosi publik, bukan untuk menyampaikan fakta. ( Tim )
