CyberTNI.id | Cirebon, 29 Desember 2025 – Upaya pengawalan dan kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara kembali ditegaskan melalui audiensi resmi antara Aliansi LSM Cirebon Bergerak dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, yang dihadiri oleh sembilan kepala dinas penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Audiensi yang melibatkan 14 ketua LSM ini berlangsung kondusif, terbuka, dan penuh dinamika kritis.
Audiensi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral Aliansi LSM Cirebon Bergerak dalam memastikan bahwa Dana Hibah DBHCHT benar-benar disalurkan secara transparan, jujur, amanah, dan tepat sasaran, sesuai dengan regulasi dan peruntukannya bagi kepentingan masyarakat.
SEKDA SAMBUT POSITIF, TEKANKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Sekda Kabupaten Cirebon menyambut langsung kedatangan para ketua LSM dengan sikap terbuka dan apresiatif.
Dalam forum tersebut, Sekda secara tegas memanggil sembilan kepala dinas terkait yang menerima alokasi DBHCHT untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan rinci mengenai penggunaan, penyerapan, serta sisa anggaran dana hibah tersebut.
“Dana hibah ini adalah uang negara, bukan milik pribadi atau institusi tertentu. Maka harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,” tegas Sekda di hadapan peserta audiensi.
Sekda juga memberikan ruang dan waktu yang cukup kepada masing-masing kepala dinas untuk menyampaikan paparan penggunaan DBHCHT, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan.
DINAS PERTANIAN DAN DINAS KESEHATAN JADI PERHATIAN KHUSUS
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa pihaknya menerima Dana Hibah DBHCHT untuk program penanaman tembakau. Namun, dari target 10 hektare lahan tanam, realisasi di lapangan hanya mencapai 7 hektare. Akibatnya, sebagian dana belum terserap dan masih tersisa.
Sementara itu, pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjadi sorotan serius forum. Disebutkan bahwa Dinas Kesehatan seharusnya menerima DBHCHT sebesar kurang lebih Rp4,3 miliar, namun hingga audiensi berlangsung, dana yang baru diterima hanya sekitar Rp1,9 miliar.
Pernyataan tersebut membuat Sekda terkejut dan mempertanyakan secara langsung mekanisme penyaluran dana yang belum sepenuhnya diterima oleh Dinas Kesehatan.
SEKDA PANGGIL DINAS PENGELOLA DBHCHT, DANA LANGSUNG CAIR
Menindaklanjuti hal tersebut, Sekda secara spontan memanggil dinas terkait yang menangani penyaluran Dana Hibah DBHCHT. Meski kepala dinas yang bersangkutan tidak hadir secara langsung, namun diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) yang segera merapat ke ruang audiensi.
Dalam penjelasannya, Kabid tersebut menyampaikan bahwa penyaluran DBHCHT memang dilakukan secara bertahap, sehingga dana untuk Dinas Kesehatan belum sepenuhnya dicairkan.
Menariknya, sesaat setelah penjelasan tersebut disampaikan, sisa Dana Hibah DBHCHT untuk Dinas Kesehatan langsung masuk dan diterima, sehingga polemik tersebut dinyatakan selesai di hadapan forum.
SISA ANGGARAN MASUK SILPA, DIALOKASIKAN ULANG 2026
Sekda kemudian menegaskan bahwa seluruh Dana Hibah DBHCHT pada prinsipnya telah disalurkan. Namun, terdapat dua kepala dinas yang belum menyerap anggaran secara maksimal, sehingga masih terdapat sisa dana.
Sesuai aturan, sisa dana tersebut wajib dimasukkan ke dalam SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) untuk kemudian dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, Sekda juga mengungkapkan bahwa terdapat pagu anggaran DBHCHT Tahun 2024 sebesar Rp500 juta yang hingga kini masih tersimpan di dinas pengelola DBHCHT. Sekda secara tegas memerintahkan agar dana tersebut dialokasikan secara tepat untuk program Tahun 2026.
PESAN TEGAS SEKDA: PROGRAM HARUS JELAS DAN TEPAT SASARAN
Dalam penutupannya, Sekda memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala dinas penerima DBHCHT agar ke depan tidak lagi menyusun program yang lemah, tidak terarah, atau sekadar formalitas.
“Untuk tahun 2026, program harus jelas, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Jangan mengulang kesalahan yang sama,” tegas Sekda.
Sekda juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Aliansi LSM Cirebon Bergerak atas peran aktifnya sebagai mitra kritis pemerintah, serta mengajak LSM untuk terus memberikan masukan konstruktif kepada para kepala dinas.
CYBER TNI ID TEGASKAN KOMITMEN KAWAL KEUANGAN NEGARA
Di akhir audiensi, Tim Cyber TNI ID menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi penggunaan Dana Hibah DBHCHT sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Jika di kemudian hari ditemukan kepala dinas yang tidak amanah dan berpotensi merugikan keuangan negara, kami tidak akan ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat,” tegas perwakilan Cyber TNI ID.
Dana negara, menurut Cyber TNI ID, harus digunakan secara manfaat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Nanang Kalnadi
