CyberTNI.id | Cirebon,12 Februari 2026 —Sejumlah elemen masyarakat dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Cirebon Bergerak mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Cirebon untuk mempertanyakan transparansi pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026. Kedatangan mereka dilatarbelakangi dugaan adanya kejanggalan dalam pembahasan anggaran yang dinilai merugikan kepentingan publik.
Aliansi Cirebon Bergerak diterima dalam audiensi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Cirebon R. Hasan Basori, S.E., M.Si. (PKB), Wakil Ketua II Hj. Nana Kencanawati, S.Pd. (Gerindra), serta H. Mahmud Jawa, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat. Namun, audiensi tersebut belum menghasilkan titik temu.
Koordinator lapangan Aliansi Cirebon Bergerak, Maz Boy, menegaskan bahwa pihaknya secara khusus meminta untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H. (PDI Perjuangan). Karena Ketua DPRD tidak hadir dalam audiensi tersebut, aliansi meminta agar pertemuan dijadwalkan ulang.
Dalam konferensi pers di depan Gedung DPRD usai audiensi, Maz Boy menyampaikan bahwa pihak sekretariat DPRD telah menyatakan kesediaannya untuk menjadwalkan ulang pertemuan dengan Aliansi Cirebon Bergerak.
“Kami menilai penting untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD karena beliau juga memiliki peran strategis dalam Badan Anggaran (Banggar). Kami ingin meminta klarifikasi secara langsung terkait proses dan mekanisme pembahasan APBD 2026 yang kami duga sarat kejanggalan,” tegas Maz Boy.
Ia juga menyampaikan dugaan adanya praktik penyimpangan dalam pembahasan anggaran yang disinyalir bertujuan meloloskan pengesahan APBD melalui persetujuan seluruh anggota DPRD.
Sementara itu, Mul Jeky, yang mengaku sebagai aktivis antikorupsi dari Firma Hukum Sandekala, mengungkapkan dugaan bahwa anggota Badan Anggaran DPRD menerima kompensasi dana sekitar Rp26 juta per orang. Namun, kompensasi tersebut disebut tidak diberikan secara langsung, melainkan dalam bentuk pekerjaan yang dititipkan melalui SKPD, dan diduga berada di luar mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Aliansi Cirebon Bergerak menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan kejelasan dan transparansi dari pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon terkait pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026.
(Moch Mansur)
