CyberTNI.id|JAKARTA,Sabtu 30 Agustus 2025 — Presiden Prabowo banyak dibebani pemerintahan sebelumnya. Dari warisan defisit APBN 662 triliun tahun 2025, peninggalan utang luar negeri diatas 8.000 triliun, proyek IKN hingga harus “mengasuh” orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo.
Sialnya warisan itu justru menghambat cita-citanya, untuk memberi makan siang gratis pada anak-anak sekolah. Termasuk gagasannya soal “Revolusi Putih” atau susu gratis yang idenya sudah ia kampanyekan sejak tahun 2008. Saat ia mendirikan Partai Gerindra.
Ujian awal tentu ketika kepresidenan Prabowo butuh dana 335 triliun tapi disatu sisi ia selalu dituntut komitmennya untuk menyelesaikan IKN, membayar utang 116 triliun buat pembangunan kereta api cepat (whoosh) dan proyek-proyek strategis nasional peninggalan Jokowi.
Selain beban itu, partai-partai koalisi juga menuntut perhatian Prabowo–utamanya soal komitmen pemerintahan yang sedang berjalan ini berdampak positif terhadap perolehan kursi partai di tahun 2029.
Pada merangkul seluruh elemen kekuatan politik itu tidak sepenuhnya baik, bila terlalu banyak permintaan dari partai-partai yang tidak benar-benar loyal kepada Prabowo.
Sejatinya Prabowo berhak untuk punya legacy (warisan) kepemimpinan sendiri. Melepaskan mereka-mereka dari rangkulan yang selama ini tidak sejalan bahkan punya niat jahat menggunting kekuasaan dari dalam, mereka yang mencoba hanya ingin ambil keuntungan pragmatis uang dan kekuasaan.
Petisi ganti Kapolri Evaluasi Kerja Polri Arogan dan Melawan rakyat.
Ini belum termasuk kepada Indeks Demokrasi Indonesia yang turun di masa pemerintahan Jokowi, yang kini diwarisi kepada Prabowo karena tak adanya reformasi hukum. Utamanya di institusi Polri.
Terkait institusi kepolisian ini, rakyat saat ini sudah semarah-marahnya. Kapolri Sigit sejatinya harus mengundurkan diri atau segera diganti oleh Prabowo dalam kapasitas presiden yang memiliki hak prerogatif.
Juga mereka-mereka, menteri di kabinet yang sering membuat kebijakan atas kepentingan kelompoknya layak pula dibersihkan. Diganti. Diresuffle.
Pilihan ini memang terkesan akan menambah “musuh politik” tapi percayalah demokrasi yang sehat jika “musuh politik” itu tumbuh dan hidup sebagai alarm bagi kinerja pemerintah.
(Nang)
