CyberTNI.id | Tulungagung, 15 September 2025 — Ketika pemerintah dan investor bangga menyebut Waduk Wonorejo sebagai salah satu kebanggaan infrastruktur nasional waduk terbesar se-Asia Tenggara, penyuplai listrik sistem Jawa–Bali, sumber irigasi ribuan hektare sawah, hingga magnet pariwisata unggulan ada satu kenyataan pahit yang tak bisa disangkal: warga Desa Wonorejo sebagai masyarakat terdampak langsung justru dibiarkan bertahun-tahun hidup dalam kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Hari ini, sekitar 3.000 warga Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, siap menggelar aksi damai besar-besaran. Aksi ini bukan sekadar bentuk kekecewaan, melainkan seruan kolektif setelah lebih dari 20 tahun tuntutan perbaikan jalan lingkar Waduk Wonorejo sepanjang 25 kilometer tak kunjung ditanggapi serius. Jalan rusak, berlubang, licin, bahkan longsor di beberapa titik, menjadi bagian dari rutinitas warga setiap hari membahayakan aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan.
Waduk Megah, Jalan Ambruk
Ironi menyakitkan dirasakan warga Wonorejo. Di tengah kemegahan waduk yang menopang sistem energi nasional dan menjadi ikon wisata Tulungagung, warga yang tinggal di sekitarnya justru harus merasakan getirnya terpinggirkan. Satu-satunya akses jalan yang menghubungkan permukiman, lahan pertanian, sekolah, pasar, hingga puskesmas, berada dalam kondisi mengenaskan.
> “Apa gunanya ada waduk sebesar ini kalau rakyat Wonorejo sendiri tidak bisa merasakan kesejahteraan?” ujar salah satu warga, WN, dengan nada getir.
Permasalahan Klasik: Lempar Tanggung Jawab
Akar persoalan jalan lingkar ini ternyata bukan hanya soal dana, tapi juga soal status kepemilikan lahan dan kewenangan pengelolaan. Jalan sepanjang 25 km yang rusak itu hingga kini masih menjadi “bola panas” yang diperebutkan antara berbagai instansi: Perhutani, Balai Wilayah Sungai (BWWS), PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), dan Perum Jasa Tirta (PJT).
Akibat tarik-ulur kepemilikan ini, pemerintah daerah pun kesulitan mengambil langkah konkret. Aksi serupa pernah dilakukan warga tahun lalu, namun hanya membuahkan perbaikan 3 km jalan—jauh dari harapan dan kebutuhan. Sisanya, tetap dibiarkan rusak dan membahayakan.
Kapolres Turun Tangan, Warga Menuntut Hasil Nyata
Kapolres Tulungagung menyatakan bahwa pihaknya siap mengamankan dan memfasilitasi jalannya aksi damai ini. Ia juga menyampaikan komitmen untuk mempertemukan seluruh pihak terkait dalam satu forum dialog terbuka, agar persoalan tidak kembali masuk dalam pusaran birokrasi tanpa ujung.
Namun warga tidak ingin aksi ini sekadar menjadi seremoni formal atau headline sesaat. Mereka menuntut komitmen tertulis, tenggat waktu yang jelas, dan pelibatan warga dalam pengawasan proses perbaikan.
Lebih dari Sekadar Jalan Rusak
Aksi damai warga Wonorejo hari ini adalah simbol perlawanan terhadap pembangunan yang timpang dan tidak adil. Di tengah megahnya proyek-proyek infrastruktur nasional, suara dan kebutuhan warga kecil di desa sering kali terabaikan. Padahal merekalah yang paling terdampak langsung—baik oleh pembangunan maupun kerusakannya.
Warga berharap aksi hari ini bisa menjadi momentum pembuka jalan, bukan hanya secara harfiah, tapi juga secara politik dan moral. Jalan yang layak adalah hak dasar, bukan kemewahan.
Aksi ini diharapkan berlangsung damai, tertib, dan menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan agar tak lagi menunda, menghindar, atau berdalih. Warga Desa Wonorejo sudah terlalu lama menunggu. Sekarang saatnya pemerintah dan instansi terkait menjawab, bukan lagi menunda.
(Nang)
