CyberTNI.id | JOMBANG, 10 Maret 2026 – Aktivitas kendaraan berat yang melintas dan melakukan bongkar muat barang di kawasan pusat kota Jombang menjadi sorotan warga.
Pasalnya, sebuah truk besar bermuatan yang memiliki lebih dari empat ban diduga melanggar rambu lalu lintas saat melintas dari arah Nol Kilometer Ringin Contong menuju barat di Jalan Ahmad Yani, kemudian masuk ke sebuah rumah pribadi yang diduga menjadi lokasi bongkar muat barang yang tembus ke toko sembako Makmur Jaya di Jalan Mawar.
Peristiwa tersebut memunculkan dugaan adanya sejumlah pelanggaran aturan, baik terkait lalu lintas, penggunaan jalan, maupun pemanfaatan bangunan rumah sebagai lokasi usaha atau gudang distribusi barang.
Dugaan Pelanggaran Rambu Lalu Lintas
Keberadaan kendaraan berat di kawasan tersebut dinilai mencurigakan karena pada sejumlah titik di pusat kota biasanya terdapat rambu pembatasan kendaraan bertonase besar.
Jika benar kendaraan tersebut melintas di jalur yang dilarang bagi truk besar, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pengemudi wajib mematuhi rambu lalu lintas dan ketentuan pengaturan jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas diatur dalam Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ, yang menyebutkan bahwa setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dapat dikenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Selain itu, pembatasan kendaraan berat di kawasan perkotaan umumnya diterapkan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, mencegah kerusakan infrastruktur jalan, serta menghindari potensi kemacetan di jalur padat aktivitas masyarakat.
Potensi Penyalahgunaan Akses Jalan
Selain dugaan pelanggaran rambu lalu lintas, aktivitas kendaraan besar yang masuk ke kawasan permukiman melalui jalan utama juga berpotensi melanggar kebijakan pengaturan kelas jalan dan pembatasan kendaraan bertonase berat yang biasanya diatur oleh Dinas Perhubungan daerah.
Jalan di kawasan pusat kota umumnya memiliki klasifikasi tertentu yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan logistik berukuran besar. Jika truk tetap memaksakan diri melintas, hal itu dapat dianggap sebagai penyalahgunaan akses jalan.
Praktik semacam ini juga berisiko menimbulkan gangguan bagi warga sekitar, mulai dari kebisingan, kemacetan, hingga potensi kerusakan jalan akibat beban kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan.
Rumah Pribadi Diduga Dijadikan Gudang Distribusi
Sorotan lain muncul dari aktivitas bongkar muat yang dilakukan di sebuah rumah pribadi. Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, truk tersebut masuk ke halaman rumah untuk menurunkan barang yang kemudian diduga didistribusikan ke toko sembako Makmur Jaya di Jalan Mawar melalui akses yang tembus dari rumah tersebut.
Jika benar rumah tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang distribusi barang dalam skala usaha, maka hal itu berpotensi melanggar ketentuan izin usaha dan tata ruang wilayah.
Dalam sejumlah regulasi daerah, bangunan rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi gudang atau tempat usaha biasanya harus memiliki izin usaha, izin lingkungan, serta kesesuaian tata ruang.
Tanpa perizinan yang sah, aktivitas usaha yang dijalankan di kawasan permukiman dapat dianggap melanggar aturan administrasi dan berpotensi ditertibkan oleh pemerintah daerah.
Peran Pengawasan Aparat
Pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi kewenangan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jombang, sementara pengaturan kendaraan berat dan pembatasan akses jalan berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
Adapun jika ditemukan adanya penyalahgunaan bangunan rumah menjadi gudang atau tempat usaha tanpa izin, penindakan dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah.
Ketiga instansi tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas transportasi dan distribusi barang tetap berjalan sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat.
Warga Diminta Aktif Melaporkan
Masyarakat yang merasa terganggu atau menemukan dugaan pelanggaran serupa diimbau untuk aktif melaporkan kepada pihak berwenang. Laporan yang disertai bukti seperti foto atau video, waktu kejadian, serta nomor polisi kendaraan akan sangat membantu proses penindakan.
Partisipasi warga dinilai penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus memastikan bahwa aktivitas usaha di kawasan permukiman tidak melanggar aturan yang berlaku.
Jika dugaan pelanggaran ini terbukti, maka penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan secara tegas guna menjaga ketertiban lalu lintas, melindungi kepentingan warga, serta memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan daerah yang berlaku.
Team
