CyberTNI.id | Indramayu,24 Februari 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik. Kali ini, keluhan datang dari seorang ibu warga Desa Sukadana, Kabupaten Indramayu, yang memprotes isi paket MBG karena dinilai jauh dari kata layak dan bergizi.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak paket MBG hanya berisi roti, kacang, jeruk, serta agar-agar yang sudah berair. Kondisi tersebut memicu reaksi keras masyarakat yang mempertanyakan kualitas dan standar gizi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Protes ini memantik pertanyaan serius: apakah menu tersebut pantas disebut “makan bergizi” dan sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah? Publik menilai komposisi makanan itu minim protein utama, tidak terdapat lauk bernilai gizi tinggi, serta belum mencerminkan pola asupan seimbang yang dibutuhkan anak-anak.
Sebagaimana diketahui, program MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Untuk setiap porsi MBG, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.000, dengan rincian sekitar Rp5.000 untuk biaya operasional dan pendukung, serta Rp10.000 untuk bahan makanan. Bahkan, untuk jenjang TK dan PAUD, anggaran bahan makanan disebut hanya sekitar Rp8.000 per porsi.
Jika angka tersebut benar, maka publik berhak mempertanyakan: bagaimana rincian penggunaan anggaran bahan makanan tersebut? Apakah terdapat standar minimal kandungan protein, kalori, serta kualitas bahan yang wajib dipenuhi oleh pelaksana di lapangan? Atau justru pengawasan pelaksanaan program berjalan longgar?
Kritik juga diarahkan pada aspek transparansi distribusi dan pengendalian mutu. Program berskala nasional dengan anggaran besar semestinya disertai sistem pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi penurunan kualitas pada tingkat pelaksanaan. Jika hal ini diabaikan, tujuan mulia peningkatan gizi anak justru berpotensi berubah menjadi sekadar formalitas pembagian makanan.
Lebih jauh, kasus di Desa Sukadana ini membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Apakah mekanisme audit telah berjalan efektif? Siapa yang bertanggung jawab memastikan makanan diterima dalam kondisi layak konsumsi dan sesuai standar gizi? Jangan sampai anggaran negara yang digelontorkan demi masa depan generasi muda justru menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai menu MBG yang diprotes tersebut. Namun satu hal yang jelas, publik menuntut jawaban terbuka, transparansi anggaran, serta langkah tegas. Program gizi bukan sekadar angka dalam dokumen anggaranmelainkan menyangkut hak anak dan kelompok rentan untuk memperoleh asupan yang benar-benar layak, aman, dan bermutu.
Syaiful
