CyberTNI.id | Jombang – Polemik dugaan rusaknya alur irigasi persawahan akibat pembangunan pabrik sepatu milik PT. Salim Brothers Perkasa di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, terus memanas dan menuai sorotan luas dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Setelah sebelumnya mendapat perhatian dari LSM Kompak Jombang, kini kecaman keras juga datang dari LSM GeNaH Jombang. Dua lembaga tersebut kompak mendesak pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai telah merugikan petani setempat.
Ketua LSM Kompak Jombang, Lutfi Utomo, menegaskan pihaknya siap mengawal kasus dugaan rusaknya sistem irigasi hingga tuntas. Menurutnya, kerusakan alur pengairan yang diduga dipicu pembangunan pabrik telah berdampak nyata terhadap menurunnya produktivitas lahan pertanian warga.
“Kami akan kawal persoalan ini sampai selesai. Jangan sampai kepentingan investasi justru mengorbankan hak hidup petani yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sawah mereka,” tegas Lutfi.
Ia menilai kondisi lahan pertanian warga kini semakin tidak stabil akibat terganggunya fungsi irigasi yang selama ini menjadi penopang utama sektor pertanian di kawasan tersebut.
Tak hanya menyoroti pihak perusahaan, Lutfi juga melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. Ia menyebut Bupati Jombang terkesan abai terhadap penderitaan petani yang terus mengalami penurunan hasil panen tanpa langkah konkret penyelesaian dari pemerintah daerah.
“Bupati seperti tidak punya perhatian terhadap nasib petani. Kerusakan irigasi ini sudah berdampak langsung pada hasil panen warga, tetapi sampai hari ini belum ada tindakan serius yang terlihat dari pemerintah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua LSM GeNaH Jombang turut mengecam keras dugaan matinya alur irigasi yang disebut terjadi akibat keberadaan bangunan pabrik PT. Salim Brothers Perkasa. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keberlangsungan hidup petani.
GeNaH juga menyesalkan sikap manajer legal perusahaan yang disebut justru menyalahkan warga Desa Mojowarno atas persoalan yang terjadi.
“Sangat kami sesalkan apabila pihak perusahaan justru menyalahkan warga atas matinya alur irigasi ini. Pernyataan seperti itu mencederai rasa keadilan masyarakat yang saat ini sedang terdampak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan mengapa bangunan pabrik yang diduga menjadi penyebab utama persoalan justru tidak dievaluasi secara tegas.
“Kenapa tidak dibongkar saja itu pabrik? Struktur irigasi sawah jelas sudah lebih dulu ada sebelum bangunan pabrik berdiri. Kalau pembangunan itu terbukti menutup atau merusak jalur irigasi, berarti ada pelanggaran yang harus ditindak tegas,” katanya.
Ia juga mengecam tudingan yang diarahkan kepada warga dan petani oleh pihak perusahaan.
“Jangan malah menyalahkan dinas, apalagi menuding warga dan petani sebagai pihak yang membuat masalah. Mereka ini korban dari matinya alur irigasi, bukan penyebabnya,” lanjutnya.
Baik LSM Kompak maupun GeNaH mendesak pemerintah daerah serta instansi teknis terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, termasuk audit teknis kerusakan irigasi, evaluasi legalitas perizinan, hingga peninjauan aspek tata ruang dan dampak lingkungan pembangunan pabrik.
Mereka menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap jalur irigasi, tata ruang, atau ketentuan lingkungan, maka sanksi tegas hingga pembongkaran bangunan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan pemerintah.
Sementara itu, warga Desa Mojowarno berharap polemik tersebut tidak berhenti pada perdebatan dan saling tuding semata. Mereka menuntut adanya pemulihan fungsi irigasi serta langkah nyata dari pemerintah untuk melindungi lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik sebagai ujian nyata bagi keberpihakan pemerintah daerah: antara menjaga investasi industri atau melindungi hak hidup petani lokal.
“Jika memungkinkan dan harus, maka kami siap turun ke jalan untuk membela petani yang hari ini diduga sengaja dikorbankan untuk kepentingan tertentu,” tutup Hendro.
(team)
