CyberTNI.id | Situbondo, 04 Juli 2026 – Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses persidangan yang panjang. Padahal, sistem peradilan di Indonesia mengedepankan mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebelum perkara diputus oleh hakim.
Apa itu Mediator Non Hakim?
Mediator Non Hakim adalah seseorang yang telah memiliki sertifikat mediator dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Mediator tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak memutus perkara, dan tidak bertindak sebagai hakim maupun kuasa hukum.
Tugas utama seorang Mediator Non Hakim adalah membantu para pihak menemukan solusi terbaik melalui musyawarah dan mufakat sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa menimbulkan permusuhan.
Tugas dan Wewenang Mediator Non Hakim
Dalam menjalankan tugasnya, Mediator Non Hakim memiliki beberapa peran penting, antara lain:
1. Menjadi pihak yang netral, independen, dan tidak memihak kepada siapa pun.
2. Memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang sedang bersengketa.
3. Menggali akar permasalahan dan kepentingan masing-masing pihak.
4. Membantu para pihak mencari solusi yang adil dan dapat diterima bersama.
5. Menjaga kerahasiaan seluruh proses mediasi.
6. Mendorong terciptanya perdamaian tanpa adanya paksaan.
7. Menyusun kesepakatan perdamaian apabila para pihak berhasil mencapai mufakat.
8. Melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim sesuai ketentuan apabila mediasi dilakukan di pengadilan.
Perlu dipahami bahwa Mediator Non Hakim tidak berwenang memutus siapa yang benar atau salah. Keputusan tetap berada di tangan para pihak. Mediator hanya memfasilitasi agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Apa itu Acta van Dading (Akta Perdamaian)?
Acta van Dading atau Akta Perdamaian adalah kesepakatan damai yang dicapai oleh para pihak dalam proses mediasi dan kemudian dikukuhkan oleh hakim dalam bentuk putusan perdamaian.
Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena:
– Berkekuatan hukum tetap (inkracht).
– Memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan.
– Mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.
– Apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan gugatan baru, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perbedaan Akta Perdamaian dengan Perjanjian Damai Biasa
Perjanjian damai biasa hanya merupakan kesepakatan para pihak di luar pengadilan sehingga apabila terjadi pelanggaran, umumnya masih memerlukan gugatan baru untuk penegakannya.
Sedangkan Acta van Dading dibuat melalui proses mediasi di pengadilan dan disahkan oleh hakim, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.
Harapan kepada Masyarakat
Kami mengajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Situbondo, untuk lebih mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan mediasi. Penyelesaian secara damai tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik antar para pihak sehingga tidak menimbulkan permusuhan berkepanjangan.
Sebagai Mediator Non Hakim yang telah resmi terdaftar dan ditetapkan di Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan:
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
Nomor: 587/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/IV/2026
RASYIDI, C.PM., C.LOP., C.MDF., C.PFW., C.JKJ. (Didik Castielo), siap membantu masyarakat dalam proses mediasi secara profesional, netral, independen, dan berintegritas, dengan tujuan menghadirkan solusi terbaik yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.
“Damai itu Indah. Musyawarah adalah jalan terbaik sebelum menempuh proses litigasi.”
