Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Praktek Judi Togel dan Tambang Ilegal Jadi Sorotan Publik

CyberTNI.id|MEDAN, Jumat (17/4/2026) — Sumatera Utara kembali diguncang oleh beredarnya informasi serius yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dugaan keterlibatan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam praktik perjudian togel di Kabupaten Dairi hingga aktivitas pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal (Madina) kini menjadi sorotan publik.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa praktik perjudian togel di wilayah Dairi terjadi secara terbuka di sejumlah kecamatan, seperti Sidikalang, Sumbul, Pegagan Hilir, dan Tigalingga. Aktivitas tersebut dilaporkan berlangsung di warung maupun kedai kopi tanpa adanya tindakan hukum yang tegas, sehingga memunculkan persepsi adanya pembiaran yang sistematis.

Di sisi lain, dugaan keterlibatan oknum TNI juga mencuat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Mandailing Natal, khususnya di kawasan perbatasan dengan Tapanuli Selatan dan Desa Aek Baru. Aktivitas tersebut diduga melibatkan penggunaan alat berat dan berlangsung di luar ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh, aktivitas tambang ilegal ini dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti penyempitan aliran sungai, rusaknya ekosistem, hingga meningkatnya risiko bencana banjir yang mengancam masyarakat sekitar.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara menilai bahwa situasi ini tidak bisa dianggap remeh. Minimnya respons yang tegas, terbuka, dan akuntabel dari Pangdam I/Bukit Barisan justru memperkuat dugaan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan internal terhadap jajaran di bawahnya.

Kondisi ini berpotensi memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Padahal, sebagai institusi pertahanan negara, TNI dituntut menjunjung tinggi profesionalisme serta tidak terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat.

Meskipun seluruh dugaan ini belum terbukti secara hukum, negara tidak boleh abai terhadap suara publik. Setiap indikasi pelanggaran harus ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan berkeadilan.

(Nang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *