CyberTNI.id | Cirebon, 21 April 2026 – Audiensi antara Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu dengan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon berlangsung di Gedung PUTR Kabupaten Cirebon pada Selasa (21/4/2026). Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas PUTR, Sekretaris Dinas PUTR, serta dihadiri unsur kepolisian dari Kasat Polres Sumber dan Kapolsek Talun beserta jajaran.
Ketua Prima Hukum Sadekala, Zaky, kepada tim media Cyber TNI ID menyampaikan bahwa audiensi tersebut menyoroti dugaan adanya Pokok Pikiran (Pokir) yang berkaitan dengan program di Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUTR menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya bekerja secara amanah dan transparan dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Saya fokus membangun jalan rusak di Kabupaten Cirebon. Kalau terkait Pokir dan lainnya, saya tidak mengetahui karena semuanya sudah diatur sesuai mekanisme,” ujar Kepala Dinas PUTR saat memberikan keterangan dalam audiensi tersebut.
Zaky juga menyoroti adanya anggaran sebesar Rp55,1 miliar yang diduga berkaitan dengan “uang ketuk palu” dalam sidang paripurna DPRD, yang disebut berbentuk 27 paket pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas PUTR, Tomy, menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan rusak di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
“Anggaran Rp55,1 miliar itu dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak di Kabupaten Cirebon. Semua sudah diputuskan melalui rapat. Jika terkait Pokir atau titipan dari pihak lain, kami tidak mengetahui. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PUTR selalu melakukan pengawasan ketat,” ujar Tomy dalam audiensi tersebut.
Selain itu, Zaky juga menyoroti pembangunan jalan di wilayah Cirebon Timur yang disebut telah berjalan meskipun belum ada keputusan lelang resmi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dinilai tidak sesuai prosedur.
Zaky juga menilai pernyataan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUTR yang menyebut tidak mengetahui adanya Pokir sebagai pernyataan yang “tergelincir”. Ia menegaskan bahwa hal tersebut sulit terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan dinas.
Tim media Cyber TNI ID menyatakan akan terus mengawal pembangunan di Kabupaten Cirebon agar pelaksanaan anggaran APBD Tahun 2026 berjalan transparan, tepat sasaran, serta dilaksanakan secara jujur dan amanah demi kepentingan masyarakat.
N.K.
