CyberTNI.id|YOGYAKARTA,Senin (27/7/2026) — Delegasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari tiga jam itu, GNB menyampaikan berbagai keresahan masyarakat terhadap kondisi kebangsaan.
Adapun agenda silaturahmi kebangsaan ini dihadiri oleh rombongan tokoh bangsa. Delegasi yang hadir di lokasi meliputi Nyai Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Lukman Hakim Saifuddin, Laode M. Syarif, Pdt. Gomar Gultom, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, Alissa Wahid, Prof. M. Amin Abdullah, dan Beka Ulung Hapsara.
Sejumlah isu yang dibahas meliputi krisis kepercayaan (distrust) terhadap penyelenggara negara, lambatnya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, integritas aparat penegak hukum, persoalan Papua, hingga keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ruang sipil.
Anggota GNB, Prof. M. Amin Abdullah, menyebut pengesahan UU Perampasan Aset menjadi prioritas karena dinilai menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Selain itu, ia menekankan pentingnya budaya pertanggungjawaban pemerintah tidak hanya kepada DPR, tetapi juga secara terbuka kepada publik.
Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan keresahan masyarakat bermuara pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Dalam pertemuan itu, GNB juga menyoroti perlunya dialog dalam penyelesaian persoalan Papua serta pentingnya membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
GNB menyatakan seluruh hasil dialog dengan Sri Sultan dan sejumlah tokoh bangsa akan dirumuskan menjadi Pesan Kebangsaan yang rencananya disampaikan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
(Nang)
