CyberTNI.id|Jakarta,Rabu (28/7/2026) — Sebuah lembaga pendidikan baru yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan kepemimpinan nasional. Pembentukannya ditandai dengan pelantikan Marsekal TNI Purnawirawan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Profesor Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI pada 22 Juli 2026.
Dari penyebutan jabatan pemimpinnya saja, URI sudah terlihat berbeda dari kampus pada umumnya. Universitas biasanya dipimpin oleh rektor, sementara lembaga ini menggunakan sebutan gubernur dan wakil gubernur, seolah sejak awal ingin menegaskan bahwa fungsinya tidak akan berhenti pada urusan perkuliahan biasa.
URI memang dirancang bukan sekadar sebagai tempat mahasiswa datang ke kelas, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, lalu membawa pulang ijazah. Lembaga ini disiapkan untuk membentuk calon pemimpin masa depan yang mempunyai kemampuan akademik, manajerial, karakter kuat, wawasan kebangsaan, serta pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan. Lulusannya diproyeksikan dapat mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan, aparatur sipil negara, lembaga negara, dan perusahaan BUMN. Artinya, mahasiswa URI nantinya tidak hanya dipersiapkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk mengelola lembaga besar dan mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang.
Gagasan tersebut sebenarnya cukup masuk akal. Indonesia memang membutuhkan orang-orang yang mampu mengelola anggaran, memahami administrasi, memimpin organisasi, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan dalam keadaan sulit. Selama ini, jabatan penting sering diberikan kepada orang yang telah lama bekerja dalam sebuah lembaga, tetapi perjalanan karier yang panjang tidak selalu otomatis membuat seseorang matang dalam memimpin. Ada yang sangat memahami pekerjaan teknis, tetapi kesulitan mengelola manusia. Ada pula yang pandai menjelaskan pelayanan publik, tetapi setelah memperoleh kekuasaan justru lebih sibuk melayani kelompoknya sendiri.
Karena itu, pemerintah ingin membangun jalur pendidikan kepemimpinan yang lebih terarah. Calon pemimpin tidak hanya diharapkan belajar setelah duduk di kursi jabatan, tetapi sudah dipersiapkan sebelum memperoleh kewenangan. Mereka akan dibekali kemampuan mengelola organisasi, memahami pemerintahan, membangun karakter, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Setidaknya, begitulah gambaran ideal yang ingin dibangun melalui URI.
URI juga tidak dirancang berdiri sendirian. Pemerintah ingin menghubungkan Sekolah Unggul Garuda, Universitas Republik Indonesia, dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN dalam satu ekosistem pendidikan. Sekolah Unggul Garuda diarahkan untuk membina siswa berprestasi pada jenjang menengah, kemudian URI melanjutkan pembinaan melalui pendidikan tinggi. Setelah mereka masuk ke pemerintahan atau perusahaan negara, LAN akan memperkuat kemampuan aparatur sipil negara dan pegawai BUMN.
Skemanya terlihat seperti jalur pembinaan dari hulu sampai hilir. Siswa berprestasi ditemukan sejak sekolah, kemudian mendapatkan pendidikan tinggi, dibekali kepemimpinan, lalu kemampuannya terus dikembangkan ketika mulai bekerja. Negara seolah tidak lagi ingin menunggu pemimpin hebat muncul secara kebetulan, tetapi mencoba membuat sistem yang sengaja dirancang untuk melahirkannya. Program awalnya bahkan sudah berjalan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD, yang membina ratusan pegawai baru BUMN dalam kemampuan kerja, karakter, dan kepemimpinan.
Selain menyelenggarakan program pelatihan, URI juga direncanakan membuka pendidikan sarjana dengan sistem penerimaan khusus. Mahasiswa yang diterima disebut akan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah. Bagi siswa berprestasi yang selama ini terbentur biaya pendidikan, rencana tersebut tentu menjadi peluang besar. Negara dapat membuka akses menuju pendidikan berkualitas bagi anak-anak potensial dari berbagai daerah yang sebelumnya mungkin hanya mampu melihat kampus unggulan dari layar ponsel.
Namun, beasiswa penuh belum otomatis membuat sistem penerimaan menjadi adil. Keadilan tetap ditentukan oleh cara mahasiswa dipilih, syarat yang digunakan, serta kemampuan pemerintah menjangkau peserta dari daerah yang fasilitas pendidikannya tidak merata. Apabila seleksinya terbuka dan benar-benar mengukur kemampuan, URI dapat menjadi tempat berkumpulnya anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia. Sebaliknya, apabila prosesnya lebih mudah ditembus oleh peserta dari sekolah tertentu, pemilik akses bimbingan mahal, atau orang-orang yang sejak kecil sudah dekat dengan berbagai fasilitas, kampus ini hanya akan mengumpulkan mereka yang sebenarnya sudah unggul sejak garis awal.
Biaya pendidikannya memang ditanggung negara, tetapi jangan sampai kursinya tetap hanya berputar di lingkungan yang sama. Jangan sampai anak dari daerah terpencil diminta bersaing dengan peserta yang sejak kecil sudah memiliki laboratorium lengkap, pengajar bahasa asing, bimbingan khusus, serta jaringan yang lebih luas. Secara aturan mereka mungkin sama-sama boleh mendaftar, tetapi kesempatan untuk benar-benar lolos belum tentu sama. Kalau hal seperti ini tidak diperhitungkan, kata republik pada nama kampusnya bisa terasa sangat luas, tetapi pintu masuknya tetap sempit.
Di tengah besarnya rencana tersebut, bentuk URI sendiri masih belum sepenuhnya terang. Ada informasi yang menggambarkan URI sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan yang tidak membuka program studi umum seperti kampus biasa. Namun, penjelasan pemerintah pada kesempatan lain justru menyebut rencana pembangunan universitas yang berfokus pada kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, sains, dan teknologi. Publik akhirnya mendapat dua gambaran yang tidak sepenuhnya sama mengenai kampus yang baru dibentuk tersebut.
Sebenarnya kedua konsep itu masih dapat digabungkan. Mahasiswa bisa mempelajari kedokteran, teknologi, farmasi, atau sains, sambil mendapatkan pendidikan karakter, tata kelola, dan kepemimpinan. Lulusan kedokteran dapat dipersiapkan menjadi pemimpin rumah sakit atau perancang kebijakan kesehatan, sedangkan lulusan teknologi dapat diarahkan mengelola transformasi digital pemerintahan. Ahli farmasi juga dapat dipersiapkan memimpin industri kesehatan nasional, sehingga pendidikan kepemimpinan tidak berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari keahlian utama.
Masalahnya, rancangan tersebut belum dijelaskan secara utuh. Belum terang apakah URI merupakan satu universitas dengan beberapa kampus, kumpulan perguruan tinggi baru, sekolah kepemimpinan, badan pengelola pendidikan, atau gabungan dari semuanya. Program studi, sistem penerimaan, jumlah mahasiswa, lokasi kampus, struktur akademik, akreditasi, sumber anggaran, serta hubungannya dengan kementerian pendidikan tinggi juga belum disampaikan secara lengkap. Nama lembaganya sudah diumumkan dan gubernurnya sudah dilantik, tetapi masyarakat masih harus menyusun sendiri potongan-potongan informasi untuk memahami bentuk keseluruhannya.
Ibarat membuka restoran, papan namanya sudah dipasang dan pengelolanya sudah diperkenalkan, tetapi daftar menu, harga, dapur, dan izin usahanya masih dijelaskan sedikit demi sedikit. Masyarakat diminta percaya bahwa restoran tersebut akan menyajikan makanan terbaik, meskipun belum mengetahui apa yang sebenarnya akan disajikan. Tentu bukan berarti restoran itu pasti buruk, tetapi wajar apabila orang bertanya sebelum ikut memuji. Apalagi seluruh persiapannya menggunakan nama negara dan kemungkinan juga menggunakan uang negara.
Dalam pengembangannya, URI disebut mengadaptasi lembaga pendidikan elite dunia. Salah satu rujukan yang banyak dibicarakan adalah École Nationale d’Administration atau ENA di Prancis, yang kemudian digantikan oleh Institut National du Service Public atau INSP. ENA dikenal sebagai lembaga yang menghasilkan banyak pejabat tinggi, diplomat, menteri, dan pemimpin pemerintahan Prancis. Para pesertanya dilatih memahami administrasi negara, kebijakan publik, tata kelola, serta berbagai kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin lembaga pemerintahan.
Model seperti itu tentu menarik bagi Indonesia. Daripada setiap lembaga mencari calon pemimpinnya sendiri dengan standar yang berbeda-beda, pemerintah dapat membuat satu jalur pembinaan yang lebih terarah. Namun, pengalaman Prancis tidak hanya berisi cerita tentang keberhasilan mencetak pejabat. ENA juga pernah mendapat kritik keras karena dianggap terlalu elitis dan lebih mudah diakses oleh orang-orang dari keluarga mapan, sekolah terbaik, serta lingkungan yang dekat dengan kekuasaan.
Akibatnya, negara seperti terus menghasilkan pemimpin dari kelompok sosial yang hampir sama. Jabatan publik berputar di antara orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan, pergaulan, dan jaringan yang serupa. Prancis kemudian mengganti ENA dengan INSP serta memperbaiki sistem penerimaan dan pembinaan pejabat tinggi. Jadi, apabila Indonesia ingin belajar dari Prancis, jangan hanya meniru bagian yang menghasilkan menteri dan pejabat, tetapi melupakan alasan mengapa lembaga tersebut akhirnya harus dirombak.
Bagian inilah yang menjadi peringatan penting bagi URI. Pendidikan kepemimpinan jangan sampai berubah menjadi jalur khusus bagi sekelompok orang yang sejak awal merasa telah dipilih untuk memegang kekuasaan. Calon pemimpin seharusnya dibentuk untuk melayani, bukan terus diyakinkan bahwa kursi strategis sudah menunggu setelah kelulusan. Sebab, perasaan sebagai kelompok pilihan dapat menjadi bekal yang cukup berbahaya ketika akhirnya bertemu dengan jabatan, fasilitas, dan kewenangan besar.
Karena itu, hubungan antara lulusan URI dan jabatan di pemerintahan perlu dijelaskan sejak awal. Apakah mereka tetap harus mengikuti seleksi terbuka seperti peserta lainnya, atau justru akan memperoleh jalur khusus menuju pemerintahan, ASN, dan BUMN? Apabila mereka tetap bersaing secara sehat, pendidikan URI dapat menjadi bekal tambahan yang berguna. Namun, apabila ijazah URI berubah menjadi tiket prioritas menuju jabatan, lembaga ini tidak lagi sekadar mencetak pemimpin, tetapi juga membangun pintu khusus menuju pusat kekuasaan.
Jabatan publik bukan bonus kelulusan, sedangkan kursi strategis bukan paket lanjutan setelah menerima beasiswa negara. Seseorang seharusnya memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan, pengalaman, rekam jejak, dan hasil seleksi yang dapat diperiksa. Bukan hanya karena pernah belajar di lembaga yang berada dekat dengan pemerintah. Kalau sejak kuliah jalurnya sudah dibuat khusus, persaingannya tinggal menjadi acara seremonial agar terlihat terbuka.
Selain sistem seleksi dan penempatan lulusan, dasar hukum serta tata kelola URI juga perlu dijelaskan secara lengkap. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur URI memang telah dilakukan berdasarkan keputusan presiden. Namun, keputusan pengangkatan pimpinan belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai pendirian universitas, bentuk lembaga, kewenangan, anggaran, akreditasi, dan mekanisme pengawasannya. Komisi X DPR bahkan menyatakan belum mendapatkan penjelasan resmi yang utuh mengenai pembentukan URI.
Pertanyaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa URI melanggar aturan. Namun, pemerintah tetap perlu menjawabnya dengan dokumen dan penjelasan yang mudah diperiksa. Apalagi lembaga ini ingin mengajarkan tata kelola, integritas, serta profesionalisme kepada calon pemimpin masa depan. Akan terasa sedikit aneh apabila mahasiswa nantinya belajar mengenai pentingnya transparansi, sementara publik masih kesulitan memperoleh penjelasan lengkap tentang kampusnya sendiri.
Materi pendidikan URI juga tidak boleh berhenti pada teori kepemimpinan, kedisiplinan, upacara, seragam, atau hafalan mengenai nilai kebangsaan. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang yang pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan. Sertifikatnya mungkin sudah memenuhi lemari kantor, sedangkan foto kegiatannya lengkap dari pembukaan, kunjungan lapangan, makan bersama, sampai penutupan. Masalahnya bukan pada jumlah pelatihan, melainkan pada sikap seseorang setelah benar-benar mempunyai kewenangan.
Integritas tidak terlihat saat seseorang menghafal materi antikorupsi. Integritas baru terlihat ketika ada kesempatan menyalahgunakan jabatan, tetapi ia memilih tidak melakukannya. Keberanian juga tidak cukup dibuktikan dengan berbicara lantang di ruang kelas, tetapi terlihat ketika seseorang berani menolak keputusan yang salah meskipun dapat mengganggu kariernya. Begitu pula dengan wawasan kebangsaan, yang nilainya bukan terletak pada panjangnya pidato, melainkan pada cara seorang pemimpin mengelola uang rakyat dan mendahulukan kepentingan umum.
Karena itu, pendidikan di URI harus mempertemukan pesertanya dengan masalah nyata. Mereka perlu memahami kondisi sekolah rusak, rumah sakit kewalahan, pelayanan administrasi lambat, proyek mangkrak, anggaran salah sasaran, dan warga yang kesulitan memperoleh hak dasar. Mereka juga harus dibiasakan menghadapi kritik, kegagalan, konflik kepentingan, tekanan politik, serta perbedaan pendapat. Sebab memimpin negara tidak sama dengan mengerjakan soal pilihan ganda, terlebih apabila kunci jawabannya sudah dibagikan oleh orang dalam.
Pada dasarnya, pembentukan URI mempunyai potensi besar. Indonesia memang membutuhkan pemimpin yang menguasai ilmu, memahami teknologi, mampu mengelola organisasi, dan memiliki keberanian moral. Pendidikan terintegrasi dari tingkat sekolah hingga dunia kerja dapat menjadi investasi penting apabila dijalankan dengan terbuka dan diawasi secara serius. Beasiswa penuh juga dapat menjadi jalan bagi anak-anak berprestasi untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani keadaan ekonomi keluarga.
Namun, semakin besar tujuan sebuah lembaga, semakin besar pula tuntutan terhadap keterbukaan dan pengawasannya. Publik perlu mengetahui siapa yang bisa masuk, bagaimana sistem seleksinya, siapa pengajarnya, berapa anggarannya, bagaimana peserta dinilai, dan apakah lulusannya akan memperoleh perlakuan khusus. Tanpa kejelasan tersebut, URI berisiko menjadi pabrik elite baru yang dibiayai negara. Sekelompok orang dididik menggunakan uang publik, lalu berputar dari satu jabatan ke jabatan lain karena berasal dari jalur yang sama.
Nama Universitas Republik Indonesia memang terdengar besar, tetapi penggunaan nama republik juga membawa tanggung jawab yang besar. Republik bukan milik pemerintah, pejabat, partai, atau kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat. Karena itu, URI harus menjadi tempat yang benar-benar terbuka bagi anak-anak terbaik dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Bukan hanya bagi mereka yang sejak awal sudah mempunyai jalan lebih pendek menuju pusat kekuasaan.
Indonesia tidak membutuhkan sekadar pabrik pejabat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, memahami kehidupan rakyat, tahan terhadap godaan kekuasaan, dan berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Apabila URI mampu menghasilkan orang-orang seperti itu, pembentukannya layak diapresiasi. Namun, apabila hasilnya hanya berupa lembaga baru, jabatan baru, anggaran baru, dan kelompok elite baru, maka negara sekali lagi memakai resep lama untuk menyelesaikan persoalan.
Ketika sistem yang ada dianggap belum mampu menghasilkan pemimpin berkualitas, solusinya seharusnya bukan sekadar membuat bangunan dan struktur baru. Sistem seleksi, budaya kerja, pengawasan, serta cara jabatan diberikan juga harus diperbaiki. Sebab kampus terbaik sekalipun tidak akan banyak berarti apabila lulusannya nanti masuk ke lingkungan yang masih memberi hadiah kepada kedekatan dan menghukum kejujuran. Semoga URI benar-benar menjadi tempat mencetak pemimpin masa depan, bukan tempat mencetak kartu masuk menuju kursi kekuasaan.
(Nang)
