CyberTNI.id|PAPUA,Kamis (13/8/2026) — Ilaga Kabupaten Puncak kembali ricuh. Penyebabnya satu, dana desa. Dana yang seharusnya sampai penuh ke 206 kampung di 25 distrik, kali ini dipotong. Alasannya karena dana itu diprogramkan untuk dua kebijakan baru pemerintah pusat, yaitu Program Makan Bergizi Gratis MBG dan Program Koperasi Desa Merah Putih KMP.
Setiap kampung hanya menerima Rp 130.000.000. Padahal kebutuhan di kampung sangat banyak. Mau bangun jalan tidak cukup. Mau bangun jembatan tidak cukup. Mau beli material untuk balai kampung juga pas pasan. Kepala kampung dan masyarakat merasa kecewa. Mereka sudah lama menunggu, sudah menyusun rencana, tapi uang yang datang tidak sesuai harapan.
Kekecewaan itu memuncak pada hari kejadian. Massa dari berbagai kampung turun ke Kota Ilaga. Awalnya mereka mau audiensi, mau tanya baik. Tapi tidak ada pejabat yang memberikan jawaban jelas. Tidak ada penjelasan berapa dana yang masuk, berapa yang dipotong, dan untuk apa dipotong.
Akhirnya emosi tidak terbendung. Massa membakar 8 kantor pemerintahan. Kantor Bupati, Kantor DPRD, DPMK, Dinas Keuangan, Dinas Sosial, dan beberapa kantor dinas lain ikut terbakar. Api besar, asap mengepul, dokumen dan arsip hangus. Pelayanan publik lumpuh.
Mungkin dengan cara seperti ini Bapak Presiden RI 1 bisa langsung monitor. Biar beliau lihat sendiri sebab akibat dari kebijakan MBG dan KMP yang dananya diambil dari dana desa. Biar beliau tahu bahwa di daerah seperti Puncak, 130 juta itu tidak cukup untuk menghidupkan satu kampung selama setahun.
Kami tidak membenarkan pembakaran. Tapi kami juga paham rasa sakit masyarakat. Karena ketika bicara baik baik tidak didengar, maka yang tersisa hanya kemarahan.
MBG dan KMP niatnya baik. Untuk anak sekolah biar tidak lapar. Untuk desa biar ekonominya kuat. Tapi jangan ambil dari hak kampung. Jangan jadikan dana desa sebagai korban. Kalau mau jalankan program nasional, siapkan anggaran dari APBN. Jangan potong jatah kampung.
Kepada pemerintah pusat, tolong evaluasi. Turun langsung ke Puncak. Duduk bersama 206 kepala kampung. Lihat kondisi di lapangan.
Kepada pemerintah daerah, buka data secara transparan. Jangan tutup tutupi.
Kepada masyarakat, mari tahan diri. Jangan sampai ada korban jiwa. Kita lawan dengan data, dengan surat, dengan suara bersatu.
Karena kalau kantor terus dibakar, yang rugi kita juga. Yang urus KTP susah kita. Yang urus bantuan susah kita.
Cukup sudah. Saatnya duduk bicara. Kembalikan dana desa ke kampung. Dan cari dana lain untuk MBG dan KMP. BG
Semoga Bapak Presiden bisa melihat ini dan segera ambil keputusan demi keadilan untuk seluruh kampung di Tanah Papua.(Nang)
