CyberTNI.id | JAKARTA 27 Agustus 2026 — Gerakan massa dan penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta dinilai merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja Pemerintah DPP Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP), Hery Wijatmoko, SH. Menurutnya, suara yang disampaikan masyarakat melalui aksi unjuk rasa tidak semestinya hanya dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan, tetapi juga harus dibaca sebagai masukan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
“Gerakan masyarakat itu penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ini merupakan suara hati nurani rakyat yang harus didengar dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Hery.
Transparansi Informasi Harus Menjadi Prioritas
Hery menilai salah satu persoalan mendasar yang masih dirasakan masyarakat adalah keterbukaan informasi publik. Banyak masyarakat, aktivis, maupun kelompok pengawas sosial yang mempertanyakan berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan, namun kerap mengalami kesulitan memperoleh informasi yang seharusnya dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut GNTP, keberadaan mekanisme keterbukaan informasi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
“Transparansi informasi ke bawah harus menjadi target utama pemerintah dalam menjawab pertanyaan publik. Dengan keterbukaan, roda pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, rasional, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
GNTP juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Evaluasi Gaji dan Tunjangan Pejabat Publik
Selain persoalan transparansi, GNTP juga menyoroti tingginya beban anggaran negara yang dialokasikan untuk gaji, fasilitas dan tunjangan pejabat publik.
Hery berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan kajian secara objektif terhadap struktur penghasilan dan fasilitas pejabat publik, terutama apabila kebijakan tersebut dapat menciptakan efisiensi anggaran yang kemudian dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Pemerintah harus berani mengevaluasi sistem gaji, fasilitas dan tunjangan pejabat publik secara rasional. Kalau memang memungkinkan, kami mengusulkan adanya pengurangan sekitar 40 persen terhadap komponen tertentu yang dinilai tidak prioritas. Penghematan tersebut sebaiknya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun, GNTP menegaskan bahwa usulan tersebut harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan, beban kerja, tanggung jawab jabatan, serta prinsip keadilan dan kepatutan.
Menurut Hery, persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan atau menurunkan penghasilan pejabat. Diperlukan pula penguatan integritas, pengawasan, transparansi, penegakan hukum dan sistem politik yang mampu mencegah praktik transaksional.
GNTP Dorong Kebijakan Antikorupsi yang Lebih Tegas
GNTP juga memberikan perhatian terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk pembahasan mengenai penguatan regulasi terkait perampasan aset hasil tindak pidana.
Hery berharap pemerintah dan DPR dapat terus mencari solusi terbaik untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Yang kita butuhkan bukan hanya hukuman yang berat, tetapi juga sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Transparansi, pengawasan masyarakat, penegakan hukum dan pembiayaan politik yang sehat harus berjalan bersama,” katanya.
Ia menambahkan, tingginya biaya politik juga perlu menjadi bahan evaluasi nasional karena dapat menimbulkan persoalan ketika seseorang mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh jabatan publik dan kemudian berupaya mengembalikan modal politik tersebut melalui cara-cara yang melanggar hukum.
GNTP: Aspirasi Masyarakat Harus Dijawab dengan Kebijakan
DPP GNTP berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat dapat membuka ruang yang lebih luas terhadap masukan masyarakat, termasuk dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemantau pemerintahan.
GNTP menilai aspirasi masyarakat sebaiknya tidak berhenti pada aksi massa, tetapi harus diterjemahkan menjadi dialog, evaluasi kebijakan dan langkah konkret pemerintah.
“Intinya, kami tidak ingin hanya mengkritik. Kami juga menawarkan solusi. Pemerintahan yang transparan, efisien, profesional, berintegritas dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik,” pungkas Hery.
DPP GNTP menegaskan akan terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat serta penggunaan anggaran negara yang efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
DPP GERAKAN NASIONAL TRANSPARANSI PUBLIK (GNTP)
Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah
Didik
