CyberTNI.Id | PEMALANG SENIN, 9 NOVEMBER 2026 – GNTP Minta SK Bupati, Daftar Penerima, Bukti Pencairan hingga LPJ Dibuka ke Publik. Kejari Pemalang Juga Diminta Memberikan Kejelasan Administratif Penanganan Pengaduan.
Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP) melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengambil langkah konkret dalam mengawal dugaan persoalan pengelolaan dan penyaluran dana hibah pendidikan di Kabupaten Pemalang.
Pada Senin, 9 November 2026, GNTP dijadwalkan menyampaikan tiga surat resmi kepada instansi terkait sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial, pengawasan penggunaan anggaran negara, serta mendorong keterbukaan informasi publik.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pemberitaan Detikzone tanggal 3 November 2026 berjudul “Dana Hibah Pendidikan Pemalang Disorot, Yayasan Cakrawala Desak Kejari Tuntaskan Dugaan Penyelewengan.”
Dalam pemberitaan tersebut terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan resmi, khususnya berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian antara penetapan lembaga sebagai penerima hibah dengan realisasi penyaluran dana, persoalan substansi Surat Keputusan (SK) Bupati, serta dugaan penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikaitkan dengan pembelian tanah di PKBM Sanggar 21, Kecamatan Watukumpul.
GNTP menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemberitaan atau pernyataan sepihak. Seluruh informasi harus diuji melalui dokumen resmi, data anggaran, bukti pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
TIGA INSTANSI MENJADI SASARAN SURAT RESMI GNTP
Dalam langkah pengawasan ini, GNTP telah menyiapkan tiga surat resmi dengan sasaran sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Melalui surat Nomor: 7/GNTP-DPP/KIP/11/2026, GNTP meminta keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan penyaluran dana hibah pendidikan TA 2024 serta informasi terkait PIP di PKBM Sanggar 21.
Adapun dokumen dan informasi yang diminta meliputi:
– Daftar seluruh lembaga, yayasan, sekolah, dan PKBM penerima hibah pendidikan TA 2024.
– SK Bupati Pemalang tentang penetapan penerima hibah beserta seluruh lampirannya.
– Proposal pengajuan hibah dan dokumen persyaratan administrasi penerima.
– Rincian nilai anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing penerima.
– Bukti dan rincian realisasi pencairan dana hibah.
– Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
– Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah.
– Hasil monitoring, evaluasi, dan verifikasi terhadap penerima hibah.
– Informasi mengenai lembaga yang tercatat sebagai penerima tetapi diduga tidak menerima pencairan dana.
– Data agregat penerima dan penyaluran dana PIP PKBM Sanggar 21 tahun 2023.
– Hasil pengawasan dan tindak lanjut administratif apabila pernah ditemukan permasalahan.
GNTP ingin memastikan apakah terdapat kesesuaian antara keputusan penetapan penerima, alokasi anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
Melalui surat Nomor: 8/GNTP-DPP/KIP/11/2026, GNTP meminta data pembanding terkait penganggaran dan realisasi dana hibah pendidikan TA 2024.
Permintaan informasi meliputi:
– Dokumen APBD dan perubahan APBD TA 2024 terkait belanja hibah pendidikan.
– Daftar penerima hibah beserta nominal anggaran.
– Rincian realisasi pencairan kepada masing-masing penerima.
– Tanggal pencairan dan status penyaluran.
– Dokumen SP2D atau dokumen pencairan lainnya yang dapat dibuka kepada publik.
– Informasi perubahan, pembatalan, atau pergeseran anggaran hibah.
– Hasil verifikasi atau rekonsiliasi data antara Badan Keuangan Daerah dan Dindikpora.
– Laporan realisasi anggaran belanja hibah pendidikan.
GNTP memandang keterbukaan data dari Badan Keuangan Daerah sangat penting untuk mencocokkan dokumen penganggaran dengan realisasi keuangan daerah.
Jangan sampai terdapat perbedaan antara data penerima yang ditetapkan secara administratif dengan dana yang benar-benar dicairkan kepada lembaga penerima.
3. Kejaksaan Negeri Pemalang
Melalui surat Nomor: 9/GNTP-DPP/KIP/11/2026, GNTP meminta informasi publik dan klarifikasi administratif mengenai penanganan pengaduan dugaan penyimpangan dana hibah pendidikan dan PIP Kabupaten Pemalang.
Dalam surat tersebut, GNTP meminta penjelasan mengenai:
– Kebenaran informasi pelimpahan pengaduan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Kejaksaan Negeri Pemalang.
– Tanggal penerimaan dan pencatatan administratif pengaduan.
– Nomor registrasi atau tanda terima pengaduan yang dapat diinformasikan kepada publik.
– Tindak lanjut administratif oleh bidang terkait.
– Kebenaran informasi bahwa penanganan pengaduan dugaan persoalan dana hibah telah dilakukan sejak Januari 2025.
– Perkembangan atau status penanganan pengaduan sepanjang dapat diinformasikan kepada publik.
– Ada atau tidaknya hasil atau kesimpulan administratif yang dapat diumumkan kepada masyarakat.
– Kesempatan bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan bukti serta informasi tambahan.
GNTP memahami bahwa tidak seluruh materi penanganan perkara dapat dibuka kepada publik. Namun, informasi administratif dan perkembangan penanganan yang tidak dikecualikan tetap perlu disampaikan sesuai ketentuan hukum.
GNTP: ANGGARAN PENDIDIKAN HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Ketua Umum GNTP, RASYIDI, C,PM,C,LOP, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan organisasi bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut GNTP, dana hibah pendidikan merupakan bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terdapat lembaga yang ditetapkan sebagai penerima hibah tetapi tidak menerima dana sebagaimana tercantum dalam administrasi, maka hal tersebut harus mendapatkan penjelasan berdasarkan dokumen resmi.
Begitu pula apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana PIP, diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi berdasarkan data penyaluran serta ketentuan program yang berlaku.
GNTP tidak ingin persoalan ini hanya menjadi polemik pemberitaan tanpa kejelasan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran pendidikan direncanakan, ditetapkan, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Kami meminta dokumen, meminta data, dan meminta penjelasan resmi dari instansi yang memiliki kewenangan. Jika seluruh proses sudah berjalan sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen dan jawaban resmi. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai hukum yang berlaku.”
BIDANG KIP GNTP TURUN LANGSUNG MENGANTARKAN SURAT
Pengantaran ketiga surat resmi tersebut akan dilaksanakan oleh:
ARDEN SUHADI, C,PM, C,PFW, C,MDF
Bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP).
Penugasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Bidang KIP GNTP dalam mengawal permohonan informasi publik, memastikan surat diterima oleh instansi yang dituju, serta memperoleh bukti penerimaan dan nomor registrasi permohonan.
GNTP juga akan mendokumentasikan proses penyampaian surat sebagai bagian dari administrasi dan bukti pelaksanaan pengawasan organisasi.
GNTP SIAP TEMPUH SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI JAWA TENGAH
GNTP menegaskan bahwa permohonan informasi ini bukan sekadar formalitas administrasi.
Apabila badan publik tidak memberikan tanggapan, memberikan penolakan yang tidak sesuai ketentuan, atau tidak menyediakan informasi yang seharusnya terbuka, GNTP akan menempuh mekanisme keberatan kepada Atasan PPID.
Selanjutnya, apabila penyelesaian keberatan tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan, GNTP siap mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sesuai prosedur dan tenggat waktu yang berlaku.
Selain jalur keterbukaan informasi, GNTP juga akan melakukan analisis terhadap dokumen yang diperoleh. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti, GNTP akan mempertimbangkan langkah pengaduan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
LIMA POIN PENGAWALAN GNTP
Dalam mengawal persoalan ini, GNTP menetapkan lima fokus pengawasan:
1. Transparansi penerima hibah: memastikan siapa saja lembaga yang ditetapkan sebagai penerima dana hibah pendidikan TA 2024.
2. Transparansi pencairan: memastikan kesesuaian antara alokasi anggaran, penetapan penerima, dan realisasi pencairan.
3. Akuntabilitas penggunaan: memastikan adanya NPHD, LPJ, serta bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.
4. Kejelasan dugaan persoalan PIP: meminta data agregat dan hasil pengawasan terkait PKBM Sanggar 21 tahun 2023 tanpa membuka data pribadi peserta didik.
5. Kepastian tindak lanjut: meminta kejelasan administratif dari Kejaksaan Negeri Pemalang mengenai pengaduan yang diberitakan.
GNTP mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan keterbukaan, memberikan informasi berdasarkan dokumen yang sah, serta tidak menghalangi upaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
UANG PUBLIK HARUS TERBUKA, PENGELOLAANNYA HARUS TRANSPARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA HARUS JELAS.
Demikian rilis media ini disampaikan sebagai bentuk komitmen GNTP dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
GERAKAN NASIONAL TRANSPARANSI PUBLIK (GNTP)
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
Narahubung:
Bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) DPP GNTP
ARDEN SUHADI, C,PM, C,PFW, C,MDF
Ketua Umum GNTP
RASYIDI, C,PM,C,LOP
Mengawal Keterbukaan Informasi, Mewujudkan Indonesia yang Transparan dan Berkeadilan.
Didik Castielo
