CyberTNI.Id | CICALENGKA — Dugaan sengketa kepemilikan dan penguasaan lahan di Blok Ciilat, Kampung Warung Peuteuy, RW 06, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencakup riwayat penguasaan tanah, dokumen kepemilikan, dugaan transaksi jual beli, serta informasi mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan aset yang berhubungan dengan penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Tim CyberTNI.id Jawa Barat, lahan yang dipersoalkan disebut memiliki luas sekitar 2,8 hektare. Namun, status hukum, riwayat peralihan hak, serta hubungan lahan tersebut dengan aset BLBI masih perlu ditelusuri melalui dokumen resmi dan klarifikasi dari instansi berwenang.
Riwayat Kuasa dan Dokumen Tanah Jadi Sorotan
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa seorang warga Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, berinisial DMR, yang dikenal dengan nama Deden Canon, diduga pernah menerima kuasa dari Kiki Suherman alias Lim Joe Bie. Pemberian kuasa tersebut disebut berkaitan dengan lahan di Blok Ciilat, Desa Panenjoan, melalui perantara keluarga bernama Lim Sioe Eng sekitar tahun 2024.
Dalam penelusuran awal, tim juga memperoleh informasi mengenai sejumlah nomor objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikaitkan dengan lahan tersebut, yakni:
1. Nomor 32.06.090.016.003 0009.0 dengan luas tercatat 12.750 meter persegi.
2. Nomor 32.06.090.016.002.016.002-0122.0 dengan luas tercatat 14.815 meter persegi.
3. Nomor 32.06.090.016.002 0152.0 dengan luas tercatat 1.305 meter persegi.
Informasi yang diterima tim menyebutkan bahwa nama Jauw Tjong Kie masih tercantum dalam daftar Himpunan Data Ketetapan Pajak (DHKP) PBB hingga tahun 2026. Meski demikian, pencatatan pajak tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan kepemilikan tanah. Kepastian status hak harus diperiksa melalui sertifikat, buku tanah, surat ukur, riwayat peralihan hak, dan data resmi Kantor Pertanahan.
Tim juga menerima informasi bahwa surat kuasa kepada DMR diduga telah dicabut sekitar 10 September 2026. Selain itu, terdapat keterangan mengenai dokumen perjanjian jual beli di bawah tangan dan tanda terima tertanggal 11 Januari 2025. Keabsahan, isi, serta keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dengan objek tanah yang disengketakan masih perlu diperiksa lebih lanjut.
Papan Klaim Kepemilikan dan Kondisi di Lapangan
Dalam penelusuran lapangan, Tim CyberTNI.id mengaku menemukan papan atau spanduk yang mencantumkan tulisan “Tanah Milik Kiki Suherman”.
Keberadaan papan tersebut menjadi salah satu temuan lapangan yang perlu dikonfirmasi dengan dokumen kepemilikan yang sah. Pemasangan tanda kepemilikan di lokasi tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pemegang hak yang sah, terutama apabila terdapat perbedaan keterangan mengenai riwayat tanah dan dokumen yang mendasarinya.
Sejumlah informasi yang diterima tim juga menyebutkan adanya dugaan penguasaan fisik serta transaksi atas sebagian lahan tanpa persetujuan pihak yang merasa memiliki hak. Namun, keterangan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dokumen dan konfirmasi langsung kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Sejumlah Putusan Pengadilan Perlu Diperiksa Keterkaitannya
Dalam bahan penelusuran, terdapat sejumlah nomor putusan pengadilan yang disebut berkaitan dengan riwayat sengketa tanah maupun pihak-pihak yang terlibat. Di antaranya Putusan Nomor 438/PDT/2017/PT.DKI tanggal 28 September 2017, yang disebut berkaitan dengan Putusan Nomor 704 K/Pdt/2019 tanggal 24 April 2019.
Selain itu, terdapat rujukan pada Putusan Nomor 467 K/Pdt/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Putusan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 15 April 2025, serta Putusan Nomor 347/PDT/2025/PT.Bdg tanggal 25 Juni 2025.
Nomor-nomor putusan tersebut perlu ditelusuri melalui salinan resmi pengadilan untuk memastikan objek perkara, identitas para pihak, amar putusan, serta apakah putusan tersebut benar-benar berkaitan dengan lahan di Blok Ciilat, Desa Panenjoan.
Pencantuman nomor putusan semata belum cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu pihak telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Penilaian harus didasarkan pada isi putusan secara utuh dan relevansinya terhadap objek tanah yang sedang dipersoalkan.
Delapan Sertifikat Hak Milik Disebut Perlu Diverifikasi
Informasi lain yang diterima tim menyebutkan adanya delapan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, 00213, 00214, dan 00216 yang dikaitkan dengan nama Kiki Suherman alias Lim Joe Bie.
Keberadaan sertifikat, identitas pemegang hak, luas bidang, batas-batas tanah, serta kesesuaiannya dengan lokasi yang dipersoalkan perlu diverifikasi langsung melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Pengecekan informasi pertanahan melalui layanan resmi, termasuk aplikasi Sentuh Tanahku apabila datanya tersedia, dapat menjadi langkah awal, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan dokumen resmi oleh instansi berwenang.
Tim juga menerima keterangan dari seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Menurut keterangan tersebut, lahan di kawasan itu disebut memiliki riwayat pelepasan atau transaksi sejak sekitar tahun 1990 yang melibatkan perantara bernama Guru Mumun dan Tendi serta dikaitkan dengan PT Citra Baladewa.
Sumber tersebut menyampaikan bahwa Jauw Tjong Kie disebut tidak pernah mendatangi lokasi sejak proses pelepasan tanah yang dimaksud. Keterangan ini masih merupakan pernyataan narasumber dan perlu dibandingkan dengan arsip transaksi, dokumen pertanahan, keterangan para pihak, serta bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan Transaksi dan Pihak-Pihak yang Disebut
Dalam informasi yang dihimpun, sejumlah nama atau inisial, antara lain H. Ade, Agus, Nur, RNA, Komar, Didin, Firdaus, dan UEF, disebut dalam kaitannya dengan dugaan transaksi maupun penguasaan lahan tersebut.
Selain itu, terdapat enam orang yang disebut sebagai pihak yang merasa dirugikan, masing-masing berinisial EV, HNY, YNT, IWN, JJ, dan LTF. Informasi awal menyebutkan adanya dugaan transaksi dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah serta penguasaan fisik sebagian lahan oleh pihak tertentu.
Kebenaran informasi mengenai transaksi, jumlah kerugian, peran masing-masing orang, dan dasar penguasaan tanah tersebut belum dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan bukti pembayaran, perjanjian, dokumen kepemilikan, serta keterangan langsung dari pihak-pihak yang disebut.
Oleh karena itu, setiap dugaan perlu diperiksa secara terpisah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru atau merugikan pihak tertentu sebelum terdapat bukti yang memadai.
Dugaan Keterkaitan dengan Aset BLBI Memerlukan Bukti Resmi
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai kemungkinan keterkaitan lahan tersebut dengan aset yang berhubungan dengan penanganan BLBI dan perkara yang disebut melibatkan Bank Namura Internusa serta PT Yasonta Kabin.
Namun, keterkaitan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kesamaan nama, riwayat sengketa, atau nomor putusan yang disebut dalam informasi awal. Diperlukan penelusuran terhadap dokumen resmi yang menjelaskan asal-usul aset, status penguasaan, hubungan dengan kewajiban perbankan, serta apakah objek tanah tersebut benar-benar tercatat sebagai aset yang berkaitan dengan penanganan BLBI.
Apabila terdapat dugaan kerugian negara atau pengalihan aset yang tidak sesuai ketentuan, informasi tersebut perlu disampaikan kepada lembaga berwenang untuk diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Besaran kerugian negara tidak dapat ditetapkan hanya melalui perkiraan dan harus didukung perhitungan serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mendorong Klarifikasi dan Penelusuran Menyeluruh
Tim CyberTNI.id Jawa Barat menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh melalui pemeriksaan dokumen pertanahan, riwayat transaksi, surat kuasa, serta putusan pengadilan yang relevan.
Klarifikasi juga diperlukan dari Pemerintah Desa Panenjoan, Pemerintah Desa Tenjolaya apabila objek atau riwayat tanah yang dimaksud turut berkaitan dengan wilayah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dan instansi yang berwenang menangani aset negara apabila hubungan dengan BLBI dapat dibuktikan.
Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, termasuk pemegang kuasa, pihak yang mengklaim kepemilikan, pihak yang menguasai lahan, serta pihak yang merasa dirugikan, perlu diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan pihak tertentu, melainkan menyampaikan informasi awal yang masih membutuhkan verifikasi. Prinsip praduga tak bersalah, akurasi, keberimbangan, dan hak jawab harus tetap dijunjung tinggi.
Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pelanggaran hukum, laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum atau instansi terkait agar ditangani sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Tim CyberTNI.Id Jawa Barat
