CyberTNI.Id| KOTA MADIUN – Drama Korupsi CSR Kota Madiun Kasus hukum Wali Kota Madiun nonaktif Maidi memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi pemerasan berkedok dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan gratifikasi.
Dia juga menyatakan siap membayar denda Rp 250 juta serta uang pengganti sekitar Rp 6,78 miliar sesuai putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.
Keputusan tersebut diambil setelah Maidi dan tim penasihat hukumnya mempelajari putusan majelis hakim yang dibacakan pada 22 Oktober 2026.
Penasihat hukum Maidi, AM Adzkiya Amirudin, membenarkan keputusan kliennya untuk menerima putusan pengadilan tingkat pertama.
’’Setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya pada tingkat pertama, Pak Maidi memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum banding,’’ katanya, Kamis (12/11/2026).
Selain pidana penjara lima tahun, majelis hakim menjatuhkan denda Rp 250 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 6,78 miliar kepada Maidi.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun.
Amirudin mengatakan, Maidi telah menyatakan kesediaannya menjalankan seluruh kewajiban sesuai amar putusan. Pihaknya kini menunggu proses lebih lanjut dari jaksa penuntut umum (JPU).
’’Klien kami memiliki itikad baik untuk menjalani hukuman, termasuk uang pengganti dan denda,’’ jelasnya.
Keputusan serupa diambil mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Thariq Megah.
Melalui penasihat hukumnya, Mursid Mudiantoro, Thariq menyatakan tidak akan mengajukan banding meskipun vonis yang diterimanya lebih berat daripada tuntutan JPU KPK. ’’Tidak (banding), Mas,’’ kata Mursid.
Thariq dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,4 miliar.
Apabila uang pengganti tidak dibayarkan sesuai ketentuan putusan, berlaku pidana pengganti berupa tiga tahun penjara.
Dalam perkara yang sama, Direktur CV Sekar Arum Rochim Rudianto juga telah menerima putusan pengadilan tingkat pertama.
Majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan kepada Rochim.
(Nang)
