Cyber TNI.id, Indramayu ,3 Oktober 2025 – Menjelang aksi demonstrasi pada 7 Oktober 2025, Gerakan Rakyat Independen (GRI) menggelar konferensi pers untuk menjelaskan maksud dan tujuan aksi. Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk pengingat kepada Bupati selaku pemangku kebijakan, yang dinilai telah melenceng dari komitmen awalnya dalam mewujudkan janji perubahan.
Pemilihan tanggal 7 Oktober bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten, dengan pertimbangan bahwa Bupati dipastikan hadir sehingga aspirasi massa bisa disampaikan langsung dan disaksikan banyak pihak.
Dalam keterangan persnya, GRI menyebutkan sejumlah poin materi yang akan dibawa dalam aksi, antara lain:
1. Dugaan pelanggaran sumpah jabatan, termasuk keberangkatan Bupati ke Jepang tanpa izin yang dinilai tidak patuh terhadap aturan perundang-undangan.
2. Kebijakan strategis yang blunder dan kontroversial, seperti pengambilan aset daerah berupa kendaraan dinas dan gedung yang terkesan tebang pilih serta hasilnya tidak jelas hingga kini.
3. Tuntutan audit menyeluruh terhadap OPD dan BUMD dengan melibatkan tim independen.
4. Dugaan gratifikasi dan jual beli jabatan.
5. Praktik nepotisme dalam pengurusan BWI.
6. Rekrutmen direksi dan pegawai baru yang dinilai tidak transparan.
7. Isu disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati, yang seharusnya menjadi simbol keharmonisan kepemimpinan daerah sebagai “dwi tunggal.”
GRI menegaskan, aksi ini juga menjadi gerakan moral untuk merombak budaya transaksional dalam setiap kegiatan publik, termasuk aksi demonstrasi yang selama ini kerap dituding hanya berorientasi pada kepentingan pragmatis.
“Kami ingin mengubah demo transaksional menjadi demo partisipatif. Biarlah ada yang mencemooh atau menghina, tapi yang kami lakukan ini adalah niat baik demi perubahan yang lebih sehat bagi kehidupan masyarakat,” tegas GRI.
Dengan demikian, demo 7 Oktober bukan sekadar ajang protes, melainkan sebuah gerakan moral yang diharapkan mampu membuka jalan bagi perubahan lebih besar di masa mendatang .
