600 Aset Milik Pemkab Ponorogo Belum Bersertifikat, Lisdyarita Pilih Benahi Data Sebelum Beraksi

CyberTNI.Id|PONOROGO – Persoalan aset daerah masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sedikitnya 600 aset milik Pemkab dilaporkan belum mengantongi sertifikat. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah kini memilih membenahi data dan melakukan verifikasi menyeluruh sebelum melanjutkan proses pensertifikatan. Kamis (19/11/2026)

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, SH, menegaskan bahwa pengamanan aset daerah tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ketepatan data menjadi kunci agar seluruh aset benar-benar teridentifikasi, jelas status kepemilikannya, dan tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Karena itu, Pemkab Ponorogo saat ini menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendataan ulang sekaligus verifikasi terhadap aset yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Lisdyarita, aset daerah tersebar di berbagai wilayah, termasuk desa-desa dan lokasi yang tidak mudah ditemukan. Kondisi tersebut membutuhkan ketelitian ekstra agar tidak ada aset yang terlewat, salah pencatatan, bahkan berpotensi hilang dari penguasaan pemerintah daerah.

“Jadi nanti kami dengan semua teman-teman OPD masih mendata dulu semuanya sehingga nanti bisa lebih akurat lagi,” ujarnya.

Persoalan berikutnya adalah anggaran. Lisdyarita mengakui, pensertifikatan ratusan aset tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, pemerintah daerah juga harus membagi kemampuan fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan prioritas, salah satunya perbaikan infrastruktur jalan.

Pemkab pun membidik tahun 2027 sebagai salah satu peluang untuk melanjutkan program pensertifikatan aset, apabila kondisi anggaran memungkinkan.

“Insyaallah nanti kalau kami di 2027 ada anggaran kita sertifikatin,” ungkapnya.

Lisdyarita sebenarnya berharap seluruh aset yang belum bersertifikat bisa segera diselesaikan. Namun, rencana tersebut harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah. Terlebih, pada 2027 terdapat agenda Pilkades serentak yang juga membutuhkan dukungan anggaran.

“Maunya langsung disertifikatin 600-an itu. Tapi kalau memang anggarannya nggak cukup karena kan hari ini anggaran dibagi-bagi, apalagi 2027 ada Pilkades serentak,” pungkasnya.

Bukan Sekadar Urusan Administrasi

Banyaknya aset daerah yang belum bersertifikat menjadi pekerjaan penting yang tidak semestinya dipandang sebatas persoalan administrasi pertanahan. Sertifikat merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah pemerintah daerah.

Di sisi lain, proses inventarisasi yang akurat juga penting untuk memastikan aset tercatat dengan baik, memiliki kejelasan lokasi dan batas, serta dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Kini, pekerjaan awal berada di tangan masing-masing OPD. Ketelitian pendataan akan menentukan seberapa jauh Pemkab Ponorogo mampu menuntaskan persoalan ratusan aset tersebut.

Sebab, aset daerah bukan sekadar catatan dalam neraca pemerintah. Di dalamnya terdapat kekayaan publik yang harus dijaga agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

 

 

(Nang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *