CyberTNI.id | Sumsel – Usai prosesi pengukuhan kepengurusan organisasi, Tim CyberTNI.id berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Don Muzhakir, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), untuk membahas arah kebijakan dan program kerja organisasi dalam memperjuangkan kepentingan pedagang pasar tradisional di seluruh Indonesia.
Dalam wawancara tersebut, Don Muzhakir menyampaikan bahwa pengukuhan kepengurusan menandai telah lengkapnya struktur organisasi. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan segera menjalankan roda organisasi sesuai tugas dan fungsinya dalam mengawal aspirasi para pedagang pasar.
Menurut Don Muzhakir, organisasi memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang, mulai dari aspek ekonomi, kondisi pasar, hingga memberikan pendampingan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi anggotanya.
Selain itu, organisasi juga akan berperan aktif mengawasi ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng bersubsidi. Apabila terjadi kelangkaan di lapangan, pihaknya akan meminta penjelasan kepada instansi terkait agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.
“Peran kami bukan hanya membantu pedagang, tetapi juga menjaga agar kondisi pasar tetap kondusif. Pasar tradisional merupakan roda penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus ujung tombak perekonomian nasional. Harapannya, para pedagang dapat hidup lebih sejahtera, berusaha dengan nyaman, serta mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka,” ujar Don Muzhakir kepada CyberTNI.id.
Ia menjelaskan bahwa kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota sebenarnya telah terbentuk melalui Musyawarah Daerah (Musda) sekitar dua tahun lalu. Namun, baru kali ini sebanyak 11 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan Musda dapat dikukuhkan secara bersama-sama.
Don Muzhakir berharap seluruh pengurus yang baru dilantik mampu bekerja secara maksimal dalam mengawal dan menjalankan program-program ekonomi kerakyatan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, organisasi memiliki Dewan Pembina yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, sementara Ketua Umum dijabat oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Dalam kegiatan tersebut, dirinya hadir mewakili Ketua Umum.
Lebih lanjut, Don Muzhakir mengungkapkan bahwa persoalan akses permodalan masih menjadi kendala utama bagi para pedagang pasar. Banyak pedagang kesulitan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat catatan BI Checking atau SLIK yang masih bermasalah setelah pandemi COVID-19.
“Kondisi ini membuat banyak pedagang kesulitan memperoleh tambahan modal usaha. Karena itu, persoalan tersebut akan kami kawal agar mendapatkan solusi yang berpihak kepada pedagang kecil,” jelasnya.
Selain memperjuangkan akses permodalan, organisasi juga akan mendorong pemerintah melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Prioritasnya adalah memperbaiki pasar-pasar yang sudah tidak layak, becek, rusak, dan kurang nyaman, bukan membangun pasar baru.
“Kami berharap tahun depan pemerintah dapat merealisasikan program revitalisasi pasar tradisional sehingga fasilitas pasar menjadi lebih baik, bersih, aman, dan nyaman. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan kesejahteraan pedagang semakin meningkat,” pungkas Don Muzhakir dalam wawancaranya dengan CyberTNI.id.
Vera Junika
