Hashim Djojohadikusumo Dukung Hilirisasi Energi di Aceh, Mualem Dorong Blok Andaman Berdampak bagi Kesejahteraan Rakyat

CyberTNI.id | Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui penguatan investasi dan hilirisasi sektor energi.

Dukungan tersebut disampaikan Hashim, yang juga adik Presiden RI Prabowo Subianto, saat menerima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi utusan khususnya, Chowadja Sanova.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai peluang investasi serta pengembangan industri hilir di Aceh, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

“Beliau menegaskan komitmennya untuk mendorong pengusaha nasional maupun investor asing agar berpartisipasi dalam pengembangan KEK Arun Lhokseumawe,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Menurut Nurlis, pembahasan juga menyinggung pengembangan Blok Andaman yang memiliki potensi besar bagi sektor energi nasional. Dalam kesempatan itu, Gubernur Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh menghormati seluruh kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan sumber daya alam.

Meski demikian, Mualem berharap setiap kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh sebagai daerah penghasil sumber daya alam.

“Pemerintah Aceh memandang penting pengembangan industri hilir terhadap gas yang dihasilkan dari Blok Andaman, termasuk yang dikelola oleh Mubadala Energy. Hilirisasi akan menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, mendorong tumbuhnya industri berbasis gas, serta meningkatkan daya saing ekonomi Aceh secara berkelanjutan,” jelas Nurlis.

Mualem menilai hilirisasi merupakan strategi penting agar kekayaan sumber daya alam tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah di dalam daerah sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Prinsipnya semua pihak harus memperoleh manfaat. Perusahaan mendapatkan keuntungan, Pemerintah Pusat memperoleh penerimaan negara, Pemerintah Aceh merasakan manfaat ekonomi, dan yang terpenting tercipta multiplier effect yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegas Mualem.

(Nang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *