CyberTNI.Id|MOJOKERTO — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto tersebut, APPI memaparkan sejumlah hasil pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah dugaan pengalihan atau pengontraktualan pekerjaan kepada pihak ketiga di 9 dari 11 sekolah yang menjadi sampel pemantauan APPI.
RDP tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto M. Agus Fauzan bersama sejumlah anggota, Wakil Ketua DPRD H. Hartono, S.H., Ketua Umum APPI Kasiono, S.Pd., M.Si. beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M. beserta jajaran, serta Kepala Inspektorat Drs. Zaqqi bersama jajarannya.
DPRD APRESIASI PERAN APPI SEBAGAI KONTROL SOSIAL
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan.
Dalam sambutannya, Agus menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan DPRD dalam memberikan respons terhadap surat permohonan audiensi APPI yang sebelumnya telah disampaikan hingga tiga kali.
Agus juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan peran APPI dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya, pengawasan terhadap program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung gerakan kontrol sosial yang dilakukan APPI. Bahkan, DPRD siap menjembatani dan memediasi berbagai temuan APPI di lapangan untuk didiskusikan bersama Dinas Pendidikan dan Inspektorat.
Melalui forum tersebut, diharapkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program revitalisasi dapat dibahas dan dicarikan solusi agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
KASIONO PAPARKAN HASIL PENGAWALAN APPI, DARI SERAGAM SEKOLAH HINGGA REVITALISASI
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., mengawali penyampaiannya dengan memaparkan pengalaman pengawalan persoalan pengadaan seragam sekolah SMP negeri se-Kabupaten Mojokerto yang menjadi perhatian publik beberapa bulan sebelumnya.
Kasiono menyampaikan bahwa perjuangan APPI selama kurang lebih tiga bulan dalam mengawal persoalan tersebut telah menghasilkan sejumlah perubahan.
Pertama, menurut Kasiono, terdapat pengembalian uang kepada masyarakat dengan kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000. Jika diakumulasikan, nilai pengembalian tersebut diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta.
Kedua, kebijakan larangan bagi sekolah, komite sekolah, dan koperasi sekolah untuk menjual seragam dinilai berpotensi menciptakan efisiensi pengeluaran masyarakat secara akumulatif sekitar Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar setiap tahun.
Ketiga, kebijakan tersebut dinilai membuka peluang usaha bagi masyarakat dan para pengrajin batik di Mojokerto untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah. Dengan demikian, manfaatnya diharapkan tidak hanya dirasakan oleh orang tua siswa, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan dan perekonomian masyarakat lokal.
Setelah menyampaikan perkembangan tersebut, Kasiono menegaskan bahwa kehadiran APPI dalam mengawal program revitalisasi bukan untuk mencari permasalahan ataupun menghambat program pemerintah.
Menurutnya, APPI justru ingin memastikan bahwa anggaran revitalisasi yang bersumber dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami hadir bukan untuk mencari masalah, apalagi menghambat program revitalisasi sekolah. Kami ingin memastikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat ini benar-benar dimaksimalkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
Jangan sampai program yang tujuannya baik justru tidak memberikan hasil maksimal karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Kasiono.
9 DARI 11 SEKOLAH DIDUGA MENGONTRAKTUALKAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA
Dalam pemaparannya, Kasiono mengungkapkan bahwa APPI telah melakukan pemantauan langsung terhadap 11 sekolah sebagai sampel pelaksanaan program revitalisasi di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur.
Dari hasil pemantauan tersebut, APPI menduga terdapat 9 sekolah yang mengontraktualkan atau memborongkan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian dan pendalaman karena berpotensi memengaruhi kualitas maupun volume pekerjaan yang dihasilkan.
Selain persoalan pelaksanaan pekerjaan, APPI juga menyoroti keberadaan papan informasi proyek di sejumlah sekolah. Menurut hasil pengamatan APPI, masih ditemukan papan informasi yang memuat keterangan tidak lengkap serta ditempatkan di lokasi yang dinilai kurang strategis, sehingga fungsi keterbukaan informasi kepada masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.
Padahal, transparansi informasi merupakan bagian penting dalam pengawasan pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
Atas temuan awal tersebut, APPI merekomendasikan agar sembilan sekolah yang terindikasi mengontraktualkan pekerjaan kepada pihak ketiga segera dimintai keterangan dan diberikan pembinaan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Kasiono menegaskan bahwa rekomendasi tersebut dimaksudkan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan, bukan untuk menghakimi pihak sekolah.
WAKIL KETUA DPRD: JIKA ADA INDIKASI KETIDAKSESUAIAN, HARUS DIBETULKAN
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Hartono, S.H , dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa seluruh pihak yang hadir, baik DPRD, Dinas Pendidikan, Inspektorat, maupun APPI, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.
Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program revitalisasi perlu disikapi secara positif. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi ketidaksesuaian, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti dan diperbaiki.
Hartono juga mendorong agar pengawasan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Dengan demikian, masukan dan kritik tidak semestinya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan program berjalan lebih baik.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN: KRITIK DAN PENGAWASAN ADALAH MITRA
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amzar Azhari Siregar, menyampaikan apresiasi kepada APPI atas kepedulian dan keterlibatannya dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur.
Amzar menegaskan bahwa kritik dan pengawasan dari masyarakat bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai lawan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan mitra yang dapat membantu pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan.
“Saya sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal kita, yang peduli dengan dunia pendidikan, bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa lebih baik,” ujar Amzar.
Terkait pelaksanaan program revitalisasi, Amzar menjelaskan bahwa sebelumnya para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia telah dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta untuk mendapatkan penjelasan mengenai program prioritas Presiden, termasuk revitalisasi sekolah.
Ia menyampaikan bahwa cakupan program revitalisasi secara nasional mengalami peningkatan.
Pada tahap awal, program tersebut menyasar sekitar 11 ribu sekolah, kemudian meningkat menjadi 41 ribu sekolah, hingga perkembangan terakhir mencapai sekitar 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Amzar juga menjelaskan bahwa kewenangan pengguna anggaran program revitalisasi berada pada Kemendikdasmen, sedangkan satuan pendidikan merupakan penerima manfaat program. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan berperan membantu mengawal agar proses revitalisasi di daerah tidak mengalami kendala.
Selain menjelaskan mekanisme pelaksanaan program revitalisasi, Amzar juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan segera memanggil sembilan kepala sekolah yang menjadi atensi APPI untuk dimintai klarifikasi terkait hasil pemantauan di lapangan sekaligus diberikan pembinaan.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program revitalisasi, khususnya untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan, baik dari aspek pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, maupun transparansi informasi kepada masyarakat.
Dengan adanya rencana pemanggilan tersebut, hasil pemantauan APPI diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui klarifikasi dan pembinaan, sehingga berbagai indikasi persoalan dapat segera memperoleh penyelesaian.
APPI DORONG PENGAWASAN BERSAMA DEMI KUALITAS PENDIDIKAN
RDP tersebut menjadi ruang dialog antara unsur legislatif, pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, dan elemen masyarakat dalam membahas pelaksanaan
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
APPI berharap hasil pemantauan yang telah disampaikan dalam forum tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui klarifikasi, evaluasi, dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang menjadi perhatian.
Bagi APPI, keberhasilan program revitalisasi tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya pembangunan fisik, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pekerjaan, kesesuaian volume, transparansi penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh satuan pendidikan.
(Nang)
