MAHARDIKA SOROTI UU REFORMA AGRARIA 2026: KEADILAN TANAH HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT

CyberTNI.Id | Banjar Jawa Barat – Reforma agraria harus menjadi langkah nyata negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Pelaksanaannya tidak boleh sebatas pembagian sertifikat, tetapi harus mampu memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik pertanahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mahardika Gita Sandika, S.H., Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan, dalam pandangan akademisnya mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Menurut Mahardika, lahirnya regulasi tersebut menjadi momentum penting dalam pembaruan kebijakan agraria nasional. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam menjalankan setiap ketentuan secara konsisten dan berkeadilan.

“Reforma agraria tidak cukup hanya memberikan legalitas atas tanah. Negara harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, perlindungan hukum, dan kesempatan yang adil dalam mengelola sumber daya agraria,” ungkapnya. Reforma Agraria Harus Mengatasi Ketimpangan

Mahardika menjelaskan bahwa reforma agraria memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam pandangan hukumnya, kewenangan negara atas sumber daya agraria merupakan tanggung jawab untuk mengatur pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat. Karena itu, kebijakan pertanahan harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, fungsi sosial tanah, kepentingan pembangunan, dan hak masyarakat. Perlindungan Petani dan Masyarakat Adat

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap petani tidak bertanah, petani penggarap, buruh tani, perempuan, nelayan kecil, masyarakat pesisir, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tanah.

Menurutnya, kelompok tersebut harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan redistribusi tanah dan pemberdayaan ekonomi.

Penataan aset harus disertai penataan akses berupa dukungan permodalan, teknologi, pendampingan, dan akses pemasaran. Tanpa dukungan tersebut, redistribusi tanah berpotensi hanya menghasilkan perubahan administrasi tanpa memberikan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Kepastian Hukum

Mahardika menilai persoalan konflik agraria harus menjadi prioritas pemerintah. Tumpang tindih penguasaan tanah, ketidakjelasan status hak, sengketa masyarakat dengan pemegang konsesi, serta persoalan tanah negara memerlukan penyelesaian yang objektif dan transparan.

Ia menegaskan bahwa setiap penyelesaian harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, riwayat penguasaan, kondisi fisik tanah, serta bukti hukum dari para pihak.

Dengan demikian, reforma agraria tidak boleh menjadi sarana untuk mengabaikan hak pihak lain, melainkan mekanisme hukum untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan Hukum dan Ancaman Pidana

Perhatian khusus juga diberikan terhadap Pasal 35 UU Nomor 10 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan hukum bagi subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, dan pihak yang mempertahankan hak atas tanahnya.

Menurut Mahardika, ketentuan tersebut penting untuk mencegah tindakan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap masyarakat yang secara sah memperjuangkan hak agrarianya.

Selain itu, ketentuan pidana dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 menjadi instrumen hukum untuk menangani perbuatan yang menghambat penyelenggaraan reforma agraria, termasuk penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, kekerasan, dan intimidasi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Ia mengingatkan bahwa penerapan ketentuan pidana harus tetap memperhatikan unsur tindak pidana, alat bukti, pertanggungjawaban pelaku, serta prosedur hukum yang berlaku.

Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan

Dalam aspek kelembagaan, Mahardika menilai keberadaan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria harus mampu mengatasi persoalan koordinasi antarlembaga yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Lembaga tersebut diharapkan memiliki kemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta penyelesaian persoalan agraria secara terukur.

Ia juga mendorong transparansi data pertanahan, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan reforma agraria agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Kajian Hukum: Implementasi Menjadi Penentu

Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum agraria, Mahardika berpandangan bahwa UU Nomor 10 Tahun 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam undang-undang tersebut harus dijalankan secara harmonis dengan UUPA, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip fungsi sosial tanah.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan pembentukan aturan pelaksana, kejelasan kewenangan kelembagaan, mekanisme penyelesaian konflik, serta sistem pengawasan yang efektif. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, keberadaan regulasi baru berisiko tidak memberikan perubahan berarti terhadap persoalan ketimpangan agraria.

Menurutnya, kebijakan pembangunan dan investasi juga harus tetap menghormati hak masyarakat. Kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum, hak atas tanah, maupun perlindungan masyarakat yang memiliki dasar penguasaan dan kepentingan hukum.

Negara Harus Hadir untuk Keadilan Rakyat

Menutup pandangan akademisnya, Mahardika menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah harus mampu menghadirkan kepastian hukum, mempercepat penyelesaian konflik, memperluas akses tanah bagi kelompok yang membutuhkan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya agraria memberikan manfaat secara merata.

“Jangan sampai reforma agraria hanya menjadi slogan dan dokumen kebijakan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata negara dalam melindungi hak atas tanah, menyelesaikan konflik, dan mengurangi ketimpangan. Tanah harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan justru menjadi sumber persoalan bagi rakyat,” pungkas Mahardika Gita Sandika, S.H.

Reforma agraria pada akhirnya bukan hanya tentang penguasaan tanah, melainkan tentang tanggung jawab negara dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

HMALIK 02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *