CyberTNI.Id|PONOROGO – Polemik pengisian perangkat Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, memasuki babak baru. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengabulkan seluruh gugatan tiga peserta seleksi yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat melanjutkan proses pengisian perangkat desa.
Putusan tersebut sekaligus menjadi koreksi terhadap keputusan panitia pengisian perangkat Desa Kauman yang membatalkan hasil seleksi melalui Surat Keputusan Nomor 141/I/405.29.12.16/2026 tertanggal 7 Januari 2026.
Berdasarkan informasi dalam sistem e-Court Mahkamah Agung, perkara bernomor 104/G/2026/PTUN.SBY itu diputus pada 20 Oktober 2026. Putusan kemudian berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada 9 November 2026 karena pihak tergugat tidak mengajukan banding.
Kuasa hukum para penggugat, Fuad HM, menyampaikan perkembangan tersebut saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Dia menegaskan, majelis hakim mengabulkan gugatan kliennya untuk seluruhnya.
“Gugatan PTUN kemarin lanjut dan akhirnya gugatan kita dikabulkan untuk seluruhnya. Sudah inkrah, jadi saat ini tidak ada banding dari pihak lawan,” ungkap Fuad.
Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak sekadar membatalkan keputusan panitia. PTUN Surabaya juga mewajibkan tergugat mencabut SK pembatalan pengisian perangkat desa tersebut.
Lebih jauh, tergugat diperintahkan merevisi format N-1 tentang pengesahan hasil ujian pengisian perangkat Desa Kauman. Revisi itu harus memuat tiga nama peserta sebagai pihak yang dinyatakan lulus sesuai formasi jabatan yang dilamar.
Ketiganya adalah Ringga Mega Saputra yang dinyatakan lulus pada formasi Kamituwo Dukuh Kepek, Anisa Sofi Septianingrum pada formasi Kamituwo Dukuh Sejeruk, serta Fadila Wardinelsa, SE, pada formasi Staf Urusan Keuangan.
Majelis hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp482.500 kepada pihak tergugat. Tiga Formasi Jadi Titik Sengketa
Perkara ini berkaitan dengan tiga dari total 10 formasi perangkat desa yang dibuka dalam proses pengisian di Desa Kauman.
Dari keseluruhan formasi tersebut, lima formasi telah terisi dan pejabatnya sudah dilantik. Sementara tiga formasi menjadi objek sengketa yang kini dimenangkan para penggugat. Adapun dua formasi lainnya masih kosong karena peserta tidak memenuhi passing grade.
Fuad menegaskan, putusan PTUN tersebut tidak berdampak terhadap lima formasi yang telah terisi maupun formasi lain di luar objek gugatan.
Menurut dia, gugatan sejak awal hanya menyasar keputusan terkait tiga formasi yang dipersoalkan. Karena itu, hasil putusan tidak serta-merta membatalkan proses pengisian perangkat desa pada formasi lainnya. Menunggu Pelaksanaan Putusan
Meski telah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut administratif dari pemerintah desa dan instansi terkait.
Pihak penggugat disebut telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa dan panitia pengisian perangkat Desa Kauman. Langkah berikutnya adalah memastikan amar putusan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Berdasarkan keterangan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kauman, dokumen terkait putusan tersebut sedang diproses secara berjenjang. Prosesnya dimulai dari pemerintah desa, kemudian tingkat kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga diteruskan kepada Bupati Ponorogo.
Dengan putusan yang telah inkrah, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut pemerintah daerah. Sebab, perkara yang sebelumnya bergulir di ruang sidang telah menghasilkan kepastian hukum mengenai status tiga peserta seleksi tersebut.
Bagi para penggugat, putusan ini menjadi dasar untuk memperoleh hak sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Sementara bagi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, pelaksanaan putusan menjadi tahapan penting untuk menuntaskan polemik pengisian perangkat Desa Kauman.
(Nang)












