18 TAHUN MENUNGGU, AKHIRNYA SAH! UU PERAMPASAN ASET DIGEDOR, KORUPTOR TAK BISA LAGI SEMBUNYIKAN HARTA!

CyberTNI.Id | JAKARTA – Setelah 18 tahun terkatung-katung, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan bersejarah itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Regulasi ini menjadi senjata baru negara dalam perang melawan korupsi. Negara kini punya landasan hukum yang lebih kuat untuk merampas dan memulihkan aset hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelakunya.

UU Perampasan Aset mengatur aspek krusial, mulai dari jaminan perlindungan HAM, ruang lingkup tindak pidana, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, hingga mekanisme pengawasan ketat dalam proses perampasan aset.

Artinya, harta hasil korupsi yang selama ini disembunyikan atas nama orang lain kini bisa dikejar negara, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara.

Pengesahan ini menandai babak baru penguatan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Publik kini menanti pembuktian: jangan sampai UU ini hanya jadi macan kertas, tapi benar-benar mempersempit ruang gerak koruptor yang merugikan keuangan negara.

 

 

(Nang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *