CyberTNI.id|PONOROGO,Minggu (14/6/2026) — Dalam pertemuan di Ngebel yang dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, dan sejumlah pihak terkait, anggota DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, melontarkan sejumlah pertanyaan tajam terkait tata kelola pertambangan yang selama ini menjadi kegelisahan warga.
Di hadapan perwakilan ESDM, Diana Sasa mempertanyakan seberapa rutin pengawasan tambang dilakukan di lapangan. Ia meminta penjelasan apakah inspeksi benar-benar dilaksanakan secara langsung atau hanya berdasarkan laporan yang disampaikan perusahaan. Ia juga mempertanyakan parameter yang digunakan dalam penerbitan izin tambang, terutama pada kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga dan sumber mata air.
Menurutnya, masyarakat sering kali berada dalam posisi sulit ketika perusahaan beralasan telah mengantongi izin resmi, sementara di lapangan muncul berbagai keluhan dan kekhawatiran terkait dampak lingkungan maupun sosial yang ditimbulkan.
Tak hanya itu, Diana Sasa juga menyoroti ketidakhadiran inspektur tambang dalam forum tersebut. Baginya, forum seperti ini seharusnya menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung agar diskusi tidak berhenti pada penjelasan normatif tanpa menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
Sikap kritis tersebut menunjukkan bahwa persoalan tambang bukan lagi sekadar urusan administrasi perizinan. Di tengah masyarakat, isu ini telah berkembang menjadi pertanyaan besar tentang keberpihakan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan masa depan kawasan Ngebel.
Namun apresiasi terhadap keberanian menyuarakan aspirasi masyarakat tentu harus dibarengi dengan pengawalan bersama. Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan kritik yang disampaikan dalam forum. Yang lebih penting adalah hasil nyata setelah forum berakhir.
Publik menunggu apakah akan ada evaluasi terhadap izin-izin yang bermasalah, pengawasan yang lebih ketat, keterbukaan data kepada masyarakat, serta langkah konkret untuk memastikan bahwa kepentingan warga dan kelestarian lingkungan benar-benar menjadi prioritas.
Bagi masyarakat Ngebel, persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar aktivitas tambang. Ngebel memiliki kekayaan alam, sumber air, pertanian, UMKM, serta potensi pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Pertanyaannya sederhana: pembangunan seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi mendatang
Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata Ngebel mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan bentang alam yang menjadi daya tarik utamanya. Danau, perbukitan, udara sejuk, budaya lokal, hingga usaha masyarakat merupakan aset yang nilainya dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun.
Karena itu, suara kritis yang disampaikan dalam pertemuan tersebut seharusnya menjadi titik awal untuk membangun tata kelola yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat. Sebab ketika lingkungan tetap terjaga dan potensi wisata berkembang, manfaatnya dapat dirasakan jauh lebih lama dibanding keuntungan sesaat yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam.
Kini masyarakat menunggu bukan lagi sebatas pernyataan, melainkan bukti nyata bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi yang utama.
(Nang)
