CyberTNI.Id | JOMBANG – Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali mencuat di wilayah Kabupaten Jombang. Kali ini sorotan mengarah kepada SPBU 54.614.16 yang berlokasi di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, setelah awak media menemukan aktivitas mencurigakan pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi, sistem penyaluran, serta tanggung jawab pengelola SPBU dalam memastikan BBM subsidi disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media di lokasi, ditemukan dugaan aktivitas pengisian BBM Pertalite secara berulang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Byson yang diduga melakukan pengisian berkali-kali. Pola pengisian tersebut menimbulkan kecurigaan adanya praktik pengumpulan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Namun, yang lebih mengejutkan, awak media mendapati dugaan aktivitas pemindahan BBM yang dilakukan di dalam area SPBU. BBM yang diduga berasal dari hasil pengisian tersebut disinyalir dipindahkan dan ditampung menggunakan galon air mineral serta sejumlah botol air mineral lainnya.
Bahkan, berdasarkan pengamatan di lapangan, aktivitas tersebut diduga berlangsung di area gudang dan bekas kamar mandi yang sudah tidak digunakan di lingkungan SPBU.
Apabila dugaan tersebut terbukti benar, praktik demikian patut didalami secara serius. Sebab, BBM bersubsidi merupakan barang yang distribusi dan penggunaannya diatur oleh negara, bukan komoditas yang dapat dikumpulkan, dipindahkan, maupun diperjualbelikan secara bebas di luar ketentuan.
KLARIFIKASI BERUJUNG DUGAAN KEKERASAN TERHADAP AWAK MEDIA
Persoalan semakin memprihatinkan ketika awak media berupaya melakukan klarifikasi kepada sejumlah orang yang diduga melakukan pengisian berulang serta pihak penanggung jawab SPBU.
Alih-alih mendapatkan penjelasan secara terbuka dan profesional, awak media justru mengaku mendapatkan perlawanan yang berujung dugaan tindakan kekerasan fisik.
Berdasarkan keterangan awak media, sejumlah orang yang diduga mengatasnamakan warga sekitar melakukan intimidasi dan pemukulan. Bahkan, beberapa orang disebut membawa benda yang diduga berupa tongkat besi dan balok kayu.
Peristiwa tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, tindakan kekerasan terhadap seseorang yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan persoalan hukum tersendiri yang wajib ditangani aparat penegak hukum.
Kebebasan pers telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Apabila dugaan kekerasan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana, pelakunya juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang berlaku.
DUGAAN PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI HARUS DIUSUT TUNTAS
Dalam aspek hukum distribusi energi, pemerintah telah mengatur pengelolaan dan penyaluran BBM melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan Pasal 55 UU Migas mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian mengenai perbuatan, status BBM, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh apakah terdapat praktik pengumpulan, penimbunan, pemindahan, atau perdagangan BBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Tidak cukup hanya memeriksa orang-orang yang diduga melakukan pengisian berulang. Pengelolaan SPBU, sistem pencatatan transaksi, rekaman CCTV, penggunaan barcode atau sistem pencatatan penyaluran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain juga perlu diperiksa secara objektif.

APH JANGAN TUTUP MATA, PERTAMINA DIMINTA TURUN TANGAN
Atas kejadian tersebut, aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Jombang, diminta segera melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian aparat:
1. Memeriksa dugaan pengisian BBM Pertalite secara berulang menggunakan sepeda motor.
2. Mengamankan dan memeriksa rekaman CCTV SPBU pada waktu kejadian.
3. Menelusuri dugaan pemindahan serta penampungan BBM menggunakan galon dan botol air mineral.
4. Memeriksa penanggung jawab dan pengelola SPBU terkait sistem pengawasan distribusi BBM subsidi.
5. Mengusut dugaan pemukulan, intimidasi, dan ancaman terhadap awak media.
6. Mengidentifikasi orang-orang yang diduga membawa tongkat besi dan balok kayu.
7. Memeriksa kemungkinan adanya jaringan penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Selain APH, Pertamina melalui fungsi pengawasan dan penyaluran BBM juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 54.614.16 Mojowarno. Apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun penyimpangan dalam penyaluran, tindakan tegas sesuai ketentuan, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum dan prosedur yang berlaku, patut dipertimbangkan.
JANGAN BIARKAN SUBSIDI NEGARA MENJADI LADANG KEUNTUNGAN OKNUM
BBM bersubsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang berhak. Setiap penyimpangan dalam distribusinya bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat merampas hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Lebih ironis lagi apabila upaya awak media untuk mencari informasi dan meminta klarifikasi justru berujung dugaan kekerasan.
Media menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers. Kritik, pertanyaan, dan klarifikasi tidak seharusnya dijawab dengan intimidasi maupun kekerasan. Pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan memiliki hak memberikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai mekanisme yang berlaku.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Jangan sampai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi hanya menjadi isu sesaat tanpa ada pemeriksaan yang transparan.

APH JANGAN TUTUP MATA! PERTAMINA JANGAN TUTUP TELINGA!
Usut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, ungkap dugaan kekerasan terhadap awak media, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Negara tidak boleh kalah oleh praktik penyimpangan. Hukum harus berdiri tegak, baik terhadap dugaan penyalahgunaan subsidi maupun terhadap siapa pun yang melakukan kekerasan.
TIM REDAKSI
MEDIA BERITA INTELIJEN NEGARA / CYBERTNI.ID
Tegas, Berani, dan Berimbang.












