CyberTNI.id | PACITAN — Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pacitan mendapat sorotan dari DPRD. Sebanyak 45 desa yang dijadwalkan menggelar Pilkades pada akhir tahun ini hanya memperoleh alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sekitar Rp994 juta. Besaran tersebut dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pelaksanaan di masing-masing desa.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pacitan mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menambah alokasi BKK guna memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan optimal tanpa membebani keuangan desa. Usulan penambahan anggaran tersebut menjadi salah satu catatan DPRD dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026.
DPRD menilai kebutuhan anggaran setiap desa tidak dapat disamaratakan. Kondisi geografis, jumlah pemilih, serta kompleksitas tahapan penyelenggaraan di masing-masing wilayah menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besaran bantuan.
Kecukupan anggaran dinilai penting agar seluruh proses Pilkades, mulai dari tahapan persiapan hingga pemungutan dan penetapan hasil, dapat berlangsung tertib, demokratis, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penambahan alokasi BKK diharapkan dapat menjadi solusi agar pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 tidak membuat pemerintah desa harus menguras anggaran desa untuk menutup kekurangan biaya penyelenggaraan.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, DPRD berharap Pilkades Serentak di 45 desa tersebut dapat terlaksana secara efektif sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin desanya secara demokratis.
(Nang)
