CyberTNI.Id | SITUBONDO – DENPASAR – JAKARTA (15 November 2026). Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Transparansi Publik (DPP GNTP – Integrity Watch) mengambil langkah serius dalam mengawal penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Bali.
Sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penegakan hukum, DPP GNTP telah memproses pengiriman delapan surat resmi kepada sejumlah instansi strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Pengiriman surat tersebut dilakukan melalui jasa ekspedisi SPX Express dengan layanan Hemat, tertanggal 15 November 2026.
Seluruh pengiriman dilengkapi bukti resi elektronik (Airway Bill/AWB) yang mencantumkan identitas penerima, alamat tujuan, serta nomor pelacakan masing-masing surat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas laporan polisi yang disampaikan Ketua Umum DPP GNTP, RASYIDI,C, PM,C,LOP ( Didik Castielo ) melalui SPKT Polda Bali, terkait dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU 54.801.42, Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, Bali.
GNTP meminta agar laporan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pimpinan Polri, khususnya terkait penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Bali pada 15 Juli 2026 dengan alasan tidak cukup bukti.
DELAPAN INSTANSI RESMI MENERIMA PENGIRIMAN SURAT DPP GNTP
Berikut delapan instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat resmi DPP GNTP beserta nomor resi pengiriman berdasarkan bukti SPX Express.
1. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI (KABARESKRIM POLRI)
Perihal: Permohonan Supervisi, Evaluasi Penghentian Penyelidikan, Gelar Perkara Khusus, dan Penelusuran Bukti Elektronik.
Alamat tujuan: Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Nomor Resi: SPXID06770144757B
2. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
Perihal: Penyampaian Permohonan Perhatian dan Pengawasan Pimpinan terhadap Penanganan Laporan Dugaan Penyalahgunaan BBM di Polda Bali.
Alamat tujuan: Markas Besar Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Nomor Resi: SPXID06868408440B
3. INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM POLRI (IRWASUM POLRI)
Perihal: Permohonan Pengawasan dan Penelaahan Prosedur Penanganan Laporan serta Administrasi Penerimaan Barang Bukti Elektronik.
Alamat tujuan: Markas Besar Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Nomor Resi: SPXID06169345305B
4. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI (KADIV PROPAM POLRI)
Perihal: Permohonan Penelaahan Dugaan Ketidaksesuaian Prosedur dan Profesionalitas Penanganan Laporan Masyarakat.
Alamat tujuan: Markas Besar Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Nomor Resi: SPXID06867431558B
5. DIREKTUR TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI (DITTIPIDTER)
Perihal: Permohonan Penelusuran Informasi dan Koordinasi atas Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Padang Galak, Denpasar, serta Kemungkinan Keterkaitan dengan Bukti dalam Laporan Pelapor.
Alamat tujuan: Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Nomor Resi: SPXID06252720995B
6. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI (KAPOLDA BALI)
Perihal: Permohonan Perhatian dan Evaluasi terhadap Penghentian Penyelidikan Laporan Polisi Nomor LP/B/213/III/2026/SPKT/POLDA BALI.
Alamat tujuan: Markas Polda Bali, Jl. WR. Supratman No. 7, Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80236. Nomor Resi: SPXID06452274364B
7. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA BALI (DIRRESKRIMSUS POLDA BALI)
Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Evaluasi Penanganan Laporan, Dasar Penghentian Penyelidikan, serta Keberadaan dan Pemeriksaan Barang Bukti USB/Flashdisk.
Alamat tujuan: Markas Polda Bali, Jl. WR. Supratman No. 7, Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80236. Nomor Resi: SPXID06658471997B
8. KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)
Perihal: Pengaduan dan Permohonan Pemantauan terhadap Penanganan Laporan Masyarakat oleh Polda Bali.
Alamat tujuan: Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, Gedung Graha Sentana, Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 2, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nomor Resi: SPXID06187775740B
Dengan demikian, delapan surat resmi telah memiliki nomor resi pengiriman masing-masing sebagai bukti administrasi pengiriman kepada instansi yang dituju.
PERSOALAN UTAMA: LAPORAN POLISI DIHENTIKAN DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP BUKTI
Perkara ini berawal dari laporan Rasyidi pada 4 Maret 2026 melalui SPKT Polda Bali.
Nomor laporan: LP/B/213/III/2026/SPKT/POLDA BALI.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite di SPBU 54.801.42, Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar.
Dalam uraian laporan disebutkan adanya kendaraan pick up warna hijau metalik dengan nomor polisi DK 1802 CX yang diduga melakukan pengisian BBM secara berulang.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada 23 Februari 2026 sekitar pukul 12.17 WITA.
Pelapor menguraikan bahwa setelah pengisian BBM, kendaraan tersebut tidak keluar dari area SPBU, melainkan berputar di dalam area SPBU dan kembali melakukan pengisian.
Total pembelian BBM dalam rangkaian kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp1.500.000.
Namun, dalam perkembangannya, Ditreskrimsus Polda Bali menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tertanggal 15 Juli 2026 dengan alasan tidak cukup bukti.
GNTP menghormati kewenangan kepolisian, tetapi meminta agar dasar penghentian tersebut dapat dijelaskan secara transparan, terutama berkaitan dengan pemeriksaan seluruh bukti yang telah diserahkan pelapor.
GNTP PERTANYAKAN KEBERADAAN USB/FLASHDISK ASLI YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA SPKT POLDA BALI
Salah satu materi penting yang menjadi perhatian DPP GNTP adalah bukti elektronik berupa USB/flashdisk asli.
Menurut keterangan Didik, USB tersebut telah diserahkan kepada pihak SPKT Polda Bali dan penerimaannya telah ditandatangani oleh petugas melalui tanda terima khusus.
Namun, pelapor menyampaikan bahwa salinan tanda terima tersebut tidak diberikan kepadanya.
USB/flashdisk asli saat ini menurut keterangan pelapor berada di pihak kepolisian.
Rekaman video di dalam USB tersebut memuat keterangan seseorang yang menyebutkan bahwa mobil Kijang yang dimaksud merupakan milik Putu Juli.
Atas persoalan tersebut, GNTP meminta penjelasan mengenai:
1. Keberadaan USB/flashdisk asli.
2. Administrasi dan pencatatan penerimaan barang bukti oleh SPKT.
3. Salinan tanda terima yang telah ditandatangani petugas.
4. Pemeriksaan dan analisis rekaman video di dalam USB.
5. Pendalaman terhadap keterangan mengenai dugaan kepemilikan mobil Kijang oleh Putu Juli.
6. Apakah bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam proses gelar perkara sebelum penghentian penyelidikan.
GNTP menilai kejelasan administrasi dan penanganan barang bukti merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas proses penegakan hukum.
PEMBERITAAN LIMA TERSANGKA BBM DI PADANG GALAK JUGA MENJADI PERHATIAN
DPP GNTP juga menyoroti pemberitaan mengenai pengungkapan dugaan praktik penjualan dan penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Padang Galak, Denpasar, yang ditangani Dittipiter Bareskrim Polri.
Dalam pemberitaan media yang beredar, disebutkan lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial PJ, FB, FM, FDW, dan HR.
Pemberitaan tersebut menyebutkan penggerebekan dilakukan di sebuah gudang yang diduga berkedok bengkel cat di Jalan Padang Galak 4, Kesiman, Denpasar Timur, pada 6 November 2026 sekitar pukul 20.00 WITA.
Salah satu nama yang muncul dalam pemberitaan adalah PJ alias Putu Juli.
Informasi ini menjadi perhatian GNTP karena sebelumnya pelapor telah menyerahkan USB/flashdisk yang memuat keterangan mengenai dugaan kepemilikan mobil Kijang oleh seseorang bernama Putu Juli.
Namun, GNTP menegaskan bahwa kesamaan nama tersebut belum membuktikan adanya keterkaitan antara kedua perkara.
Oleh karena itu, GNTP meminta Bareskrim Polri melakukan verifikasi dan penelusuran apabila terdapat hubungan faktual berdasarkan alat bukti yang sah.
GNTP tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Semua pihak tetap harus mendapatkan perlindungan asas praduga tidak bersalah.
KETUA UMUM GNTP: KAMI BERHARAP KAPOLRI BARU TEGAK LURUS, JANGAN ADA TEBANG PILIH!
Ketua Umum DPP GNTP, Rasyidi,C,PM,C,LOP menegaskan bahwa pengiriman delapan surat ini merupakan langkah nyata organisasi dalam mengawal penegakan hukum.
Dalam keterangannya, Didik menyampaikan: “Kami dari DPP GNTP sudah mengambil langkah resmi dengan mengirimkan delapan surat kepada instansi terkait, mulai dari Kabareskrim, Kapolri, Irwasum, Propam, Dittipiter, Kapolda Bali, Dirreskrimsus Polda Bali, hingga Kompolnas.”
“Seluruh surat telah diproses melalui ekspedisi dan masing-masing memiliki nomor resi. Artinya, kami tidak hanya menyampaikan pernyataan melalui media, tetapi juga menempuh jalur administrasi resmi.”
“Kami berharap di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, institusi Polri benar-benar mampu tegak lurus dalam penegakan hukum. Jangan ada tebang pilih. Jangan sampai masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana dengan membawa bukti justru tidak memperoleh penjelasan yang memadai.”
“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa proses hukum. Kami hanya meminta agar seluruh bukti diperiksa, seluruh fakta ditelusuri, dan setiap keputusan penyidik dapat dipertanggungjawabkan.”
“Apabila memang tidak cukup bukti, kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana proses pemeriksaan bukti tersebut dilakukan. Apabila ditemukan fakta atau bukti baru, kami berharap dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.”
“Harapan kami sederhana: hukum harus berlaku sama kepada siapa pun. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, dan tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan.”
LANGKAH SELANJUTNYA: GNTP AKAN TERUS MENGAWAL
Setelah pengiriman delapan surat tersebut, DPP GNTP akan melakukan tahapan berikut:
1. Memantau perjalanan seluruh surat berdasarkan nomor resi SPX Express.
2. Menyimpan bukti pengiriman dan bukti penerimaan dari masing-masing instansi.
3. Meminta nomor agenda atau registrasi surat setelah diterima.
4. Meminta klarifikasi mengenai status USB/flashdisk asli yang diserahkan kepada SPKT Polda Bali.
5. Meminta penjelasan mengenai pemeriksaan bukti elektronik sebelum penghentian penyelidikan.
6. Mengawal permohonan supervisi dan gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri.
7. Meminta Kompolnas melakukan pemantauan sesuai kewenangannya.
8. Mengambil langkah hukum lanjutan apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GNTP berharap seluruh instansi memberikan respons dan tindak lanjut secara profesional terhadap surat yang telah dikirimkan.
PENEGASAN DPP GNTP
DPP Gerakan Nasional Transparansi Publik menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum.
Persoalan BBM bersubsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan harus ditangani secara serius berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
GNTP berharap Kapolri yang baru mampu membawa Polri semakin profesional, berintegritas, transparan, dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Didik Castielo
