CyberTNI.id | SURABAYA,Senin (15/6/2026) — Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai daerah dengan capaian perhutanan sosial terbesar di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur mencapai Rp447 miliar atau sekitar 29,36 persen dari total capaian nasional yang mencapai Rp1,5 triliun.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa capaian tersebut berasal dari 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan total luas kawasan mencapai 196.165 hektare.
“Perhutanan sosial di Indonesia yang paling luas ada di Jawa Timur, hampir 30 persen. Nilai transaksi ekonominya juga tertinggi di antara seluruh provinsi. Ini menunjukkan perhutanan sosial di Jatim memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan,” ujar Khofifah saat menghadiri Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026 di Kabupaten Madiun.
Melalui program perhutanan sosial, sebanyak 136.421 kepala keluarga telah memperoleh akses pengelolaan lahan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 12 persen merupakan perempuan yang turut berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan.
Perkembangan sektor ini juga ditandai dengan tumbuhnya 880 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di bidang agroforestri. Jumlah tersebut setara dengan 46,38 persen dari total KUPS yang ada di Pulau Jawa. Rinciannya terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 kelas Perak, 37 kelas Emas, dan 6 KUPS kelas Platina.
Khofifah menegaskan bahwa arah kebijakan perhutanan sosial di Jawa Timur kini tidak hanya berfokus pada perluasan akses pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha.
“Kelompok tani hutan yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses pasar yang lebih luas agar kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat,” tegasnya.
Salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan melalui perhutanan sosial di Jawa Timur adalah kopi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Jawa Timur, sekitar 62 persen produksi kopi di provinsi ini berasal dari kawasan perhutanan sosial.
“Secara nasional, sektor kopi banyak ditopang oleh perhutanan sosial. Dari kontribusi tersebut, Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang terbesar,” jelas Khofifah.
Untuk meningkatkan daya saing produk, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong KUPS agar tidak hanya menjual bahan baku mentah, tetapi mampu melakukan hilirisasi produk melalui pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek, hingga perluasan akses pasar.
Dalam rangkaian Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026, juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama kemitraan usaha antara kelompok perhutanan sosial dan dunia usaha, kegiatan business matching, serta berbagai program penguatan kapasitas usaha bagi para pelaku perhutanan sosial.
(Nang)
