CyberTNI.Id|JAKARTA – Dunia politik dan penegakan hukum Indonesia tengah diguncang oleh perkara serius. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang salah satu targetnya disebut-sebut adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri.
Bukan persoalan biasa. Kasus ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, akses ilegal terhadap komunikasi sejumlah tokoh negara, hingga dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.
Kamis (5/11/2026)
Bareskrim menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Bukan Sekadar Persoalan Penyadapan
Pertanyaan paling mendasar bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang berada di balik kepentingan tersebut?
Untuk apa komunikasi Presiden dan sejumlah pejabat negara dipantau? Siapa yang membutuhkan informasi itu? Dan apakah ada kepentingan tertentu yang lebih besar di balik praktik tersebut?
Hingga kini, motif penyadapan belum diumumkan secara resmi. Karena itu, publik tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya konspirasi politik sebelum penyidikan membuktikannya.
Presiden Tidak Boleh Kalah oleh Permainan di Balik Layar
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan ini terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur institusi. Ini menyangkut integritas aparat, keamanan negara, dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga penegak hukum.
Jabatan tinggi bukan tameng hukum. Pangkat jenderal bukan kekebalan. Loyalitas kepada institusi tidak boleh berubah menjadi kepentingan kelompok atau kekuasaan pribadi.
Prinsip negara hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Salah Pilih Lawan?
Mungkin ada yang mengira bahwa permainan di balik layar dapat terus berlangsung tanpa konsekuensi. Namun, dalam sebuah negara hukum, tidak ada kekuasaan yang boleh berdiri di atas hukum.
Kini publik menunggu keberanian penyidik untuk membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya siapa yang memasukkan nomor ke sistem, tetapi juga siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan siapa semua itu dilakukan.
Karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan seorang jenderal, melainkan kehormatan institusi negara dan kepercayaan rakyat.
(Nang)
