CyberTNI.id | Kab. Batang,Kamis, 30 Juli 2026 — Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal sekitar 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota pada 36 provinsi di seluruh Indonesia.
Rumah-rumah tersebut diperoleh masyarakat melalui Program KPR Sejahtera yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya memperluas akses kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan program tersebut, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga seluruh pemangku kepentingan. Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari sampah serta terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan agar setiap keluarga Indonesia mampu membangun kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi melalui skema FLPP serta 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berbagai kebijakan keberpihakan turut diberikan, di antaranya suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, hingga subsidi bantuan uang muka.
Sejumlah capaian program menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juli 2026, sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen. Akad massal yang digelar kali ini juga menjadi yang terbesar sepanjang pelaksanaan program, melibatkan sekitar 62 ribu debitur sekaligus sebagai langkah nyata dalam mempercepat pengurangan backlog perumahan nasional.
Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sektor perumahan juga menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Tercatat, sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau setara 5,86 persen dari total tenaga kerja Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, perbankan, pengembang, hingga pelaku UMKM.
Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah program yang dijalankan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Setiap rumah yang berhasil dimiliki keluarga Indonesia bukan sekadar menjadi tempat tinggal yang layak, melainkan juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup, terciptanya lapangan kerja, tumbuhnya perekonomian, serta terwujudnya kesejahteraan bangsa.
Ridho
