CyberTNI.Id | JAKARTA – Ketika anggaran negara difokuskan pada satu program besar, publik berhak bertanya: apakah pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, hingga perlindungan sosial tetap mendapatkan perhatian yang seimbang?
Dalam demokrasi, karena setiap rupiah APBN berasal dari uang rakyat dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan ,Akuntabel dan Partisipatif
Sabtu (31/10/2026)
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah melakukan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun dengan alasan efisiensi dan perbaikan tata kelola pengelolaan program.
Langkah efisiensi tersebut dinilai sebagai bentuk respons pemerintah terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan anggaran di tengah banyaknya program prioritas nasional.
Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil dan generasi Z juga mengajukan uji materi terhadap dasar penganggaran MBG ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai aspek tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan Partisipatif program perlu diuji secara konstitusional agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.
Hapus Kebodohan terhadap semua rakyat dan Tindak Pidana Elit penguasa serakah dan dzolim di proses hukum seadil-adilnya.
Perdebatan yang muncul di ruang publik ini menunjukkan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar sikap pro atau kontra terhadap program MBG, melainkan keterbukaan informasi, akuntabilitas pelaksanaan, dan pengawasan yang ketat dari semua pihak.
Dengan pengawasan yang kuat, diharapkan setiap kebijakan dan program besar pemerintah benar-benar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
[Nang]
