CyberTNI.id | MADIUN – Kamis (30/7/2026), Pemerintah Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Konsumtif Menjadi Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Balerejo tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan melalui peningkatan kemandirian ekonomi.
Bimtek ini dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, S.H., M.H., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan dan desa, pendamping sosial, serta para penerima manfaat program bantuan sosial.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Madiun menegaskan bahwa program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjadi langkah awal dalam mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, bantuan tersebut bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan.
Menurutnya, masyarakat penerima bantuan harus terus diberikan edukasi, pendampingan, serta motivasi agar mampu meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga.
“Untuk mengentaskan kemiskinan, yang perlu diperhatikan adalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus terus berkolaborasi agar masyarakat tidak selamanya berada dalam kategori miskin. Mereka harus didorong untuk bersekolah, menjaga kesehatan, dan memiliki kemampuan berusaha. Bantuan sosial ini bukan diberikan selamanya, melainkan sebagai stimulan agar masyarakat mampu mandiri,” ujar dr. Purnomo Hadi.
Ia menambahkan, perubahan pola pikir dari sekadar menerima bantuan menjadi mampu menciptakan usaha produktif merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pendampingan kepada para penerima manfaat sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai pelatihan dapat diterapkan secara nyata.
Menurut Wakil Bupati, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping sosial, hingga dunia usaha sangat diperlukan agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Camat Balerejo, Suci Wuryani, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara sosial. Oleh sebab itu, berbagai bentuk bantuan sosial terus disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menerangkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu bantuan berupa uang, barang, dan jasa.
“Bantuan sosial berupa uang di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) Reguler, PKH Plus, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sementara bantuan berupa barang seperti paket sembako, sedangkan bantuan jasa meliputi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) atau bantuan iuran BPJS Kesehatan,” jelas Suci Wuryani.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap para penerima manfaat tidak hanya memahami mekanisme program bantuan sosial, tetapi juga mampu memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, serta secara bertahap keluar dari kategori masyarakat miskin.
Program transformasi bantuan sosial dari pola konsumtif menuju produktif ini diharapkan menjadi salah satu strategi efektif dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Madiun yang lebih mandiri, sejahtera, serta memiliki daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
(Nang)
