CyberTNI.id | PALEMBANG – Sidang perdana perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa Irza Prasetya (23) terhadap Junaidi alias Ajun (52), bos PT Catur Putra Manggal, kembali tertunda di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (24/9/2026).
Persidangan yang sebelumnya dijadwalkan pada Selasa (23/9/2026) itu kembali digelar pada Kamis siang. Namun, agenda persidangan kembali tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran terdakwa Irza Prasetya hadir tanpa didampingi kuasa hukum.
Ketidakhadiran penasihat hukum terdakwa tersebut langsung dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim, Afrizal Hadi, S.H., M.H. Hakim mempertanyakan keberadaan kuasa hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan.
Menjawab pertanyaan majelis hakim, Irza menyampaikan bahwa kemungkinan kuasa hukumnya tidak mengetahui adanya jadwal persidangan.
“Mungkin kuasa hukum saya tidak mengetahui adanya persidangan ini,” ujar Irza di hadapan majelis hakim.
Majelis hakim kemudian menegaskan bahwa penasihat hukum yang telah ditunjuk berkewajiban mendampingi terdakwa dalam proses persidangan.
Hakim juga menyampaikan, apabila pada persidangan berikutnya kuasa hukum terdakwa kembali tidak hadir, pengadilan akan menunjuk advokat dari Posbakum untuk mendampingi terdakwa agar proses persidangan tidak kembali terhambat.
Atas kondisi tersebut, sidang akhirnya kembali ditunda dan dijadwalkan dilanjutkan pada Senin (28/9/2026).
Kuasa Hukum Junaidi Soroti Sidang yang Dua Kali Tertunda
Penundaan tersebut mendapat sorotan dari kuasa hukum Junaidi alias Ajun, Dr. M. Jasmadi Pasmeindra, S.H.I., M.H.
Jasmadi mengaku kecewa karena pihaknya telah hadir dalam persidangan sebanyak dua kali, namun agenda persidangan kembali harus ditunda.
Menurut Jasmadi, persoalan ketidakhadiran penasihat hukum terdakwa perlu menjadi perhatian agar proses hukum tidak berlarut-larut.
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 252 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menurutnya mengatur mengenai kondisi ketika advokat berhalangan hadir.
“Apabila advokat berhalangan, terdakwa atau asosiasi advokat menunjuk penggantinya. Apabila pengganti tersebut tidak ada atau juga berhalangan, persidangan dapat dilanjutkan,” ujar Jasmadi.
Jasmadi juga mengatakan pihaknya menghormati kewenangan majelis hakim dalam memimpin jalannya persidangan, namun berharap seluruh pihak menjalankan kewajibannya sehingga perkara dapat diperiksa secara terbuka dan terang.
“Kami juga sebagai sahabat praperadilan boleh memberikan masukan dan analisa hukum kepada hakim, sehingga perkara yang sedang disidangkan menjadi terang dan jelas,” katanya.
Klaim Uang Rp600 Ribu Dipersoalkan
Jasmadi juga menanggapi pernyataan terdakwa Irza yang disebut mengaku hanya mengambil uang sebesar Rp600.000.
Menurut Jasmadi, pernyataan tersebut semestinya diuji melalui proses pembuktian di persidangan dengan menghadirkan penasihat hukum terdakwa.
“Terkait apa yang disampaikan terdakwa bahwa dia hanya mengambil uang sebesar Rp600.000, justru penasihat hukumnya harus hadir untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana konsekuensi hukumnya,” tegas Jasmadi.
Ia menilai ketidakhadiran kuasa hukum terdakwa berulang kali telah berdampak terhadap agenda persidangan.
“Karena tidak hadirnya kuasa hukum terdakwa Irza Prasetya, agenda-agenda persidangan menjadi terhambat,” ujarnya.
Kuasa Hukum Korban Minta Proses Persidangan Tidak Terhambat
Kuasa hukum Junaidi lainnya, Desmond, S.H., juga menyampaikan kekecewaannya atas kembali tertundanya persidangan.
“Kami dari kuasa hukum korban Junaidi alias Ajun sangat kecewa. Kami sudah menghadiri sidang ini sebanyak dua kali, namun sidang hanya dibuka kemudian ditunda kembali,” ujar Desmond.
Menurutnya, pihak Junaidi sebagai pihak yang mengaku menjadi korban memiliki kepentingan agar perkara tersebut diperiksa dan diuji melalui persidangan.
“Kami berharap keadilan untuk klien kami. Apakah benar klien kami merupakan korban dan apakah terdakwa Irza Prasetya merupakan pelaku, semuanya harus dibuktikan dalam persidangan,” katanya.
Desmond meminta penasihat hukum terdakwa hadir dalam persidangan berikutnya apabila memang akan membantah tuduhan yang didakwakan.
“Kalau kliennya tidak bersalah, hadir juga. Jangan sampai ketidakhadiran penasihat hukum menghambat persidangan,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan pihaknya akan menempuh langkah hukum apabila pada sidang Senin mendatang perkara kembali mengalami penundaan.
“Kalau sampai hari Senin sidang ketiga ini tidak dilanjutkan, kami akan menempuh upaya-upaya hukum untuk keadilan bagi klien kami,” tandasnya.
Pernyataan soal “Cina” Turut Disorot
Selain persoalan penundaan sidang, Desmond juga menyoroti adanya pernyataan yang disebut berkaitan dengan penyebutan kata “Cina” dalam persidangan.
Menurutnya, penggunaan istilah tersebut perlu disikapi secara hati-hati karena seluruh pihak merupakan warga negara Indonesia.
“Kami sangat menyayangkan adanya bahasa seperti itu. Kita semua adalah warga negara Indonesia,” ujarnya.
Desmond menegaskan pihaknya akan terus mengikuti proses persidangan dan meminta agar perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Forum Cakar Sriwijaya Minta Sidang Berjalan
Sementara itu, Edi Medan, Ketua Forum Cakar Sriwijaya Kota Palembang, turut menyoroti kembali tertundanya persidangan.
“Kami dari Forum Cakar Sriwijaya Kota Palembang sangat kurang puas dengan adanya sidang ini. Sudah dua kali sidang, tetapi belum berjalan dan kembali ditunda,” katanya.
Ia berharap pada sidang Senin (28/9/2026), proses persidangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami ingin sidang dilanjutkan. Kami berharap pada hari Senin nanti proses persidangan sudah berjalan,” ujarnya.
Edi juga menyoroti pernyataan yang disebut berkaitan dengan isu rasial.
“Soal bahasa rasial tersebut sebenarnya kami sangat menyayangkan. Semua yang ada di Kota Palembang adalah warga negara Indonesia,” katanya.
Menurut Edi, pihaknya akan kembali menghadiri persidangan lanjutan untuk mengikuti proses hukum perkara tersebut.
“Untuk sidang lanjutan hari Senin, insyaallah kami akan menghadiri persidangan dari pihak korban Junaidi alias Ajun,” tutup Edi Medan.
(Jovi)
