CyberTNI.id | MAGETAN – Rencana pengadaan mobil operasional baru untuk Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Magetan dipastikan batal. Anggaran pengadaan kendaraan tersebut dicoret dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Magetan Tahun Anggaran 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan serta mencermati ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketua DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah, mengatakan bahwa pembatalan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Pertimbangan itu juga diperkuat dengan adanya persoalan terkait pengadaan kendaraan serupa di sejumlah daerah yang menjadi perhatian dari sisi regulasi.
“Bukan ditunda, tetapi dibatalkan,” tegas Riyin.
Dengan demikian, kendaraan operasional yang selama ini digunakan Ketua TP PKK Magetan masih tetap dipergunakan. Kendaraan tersebut berupa sedan Honda Accord keluaran tahun 2008.
Sementara itu, pembahasan P-APBD Magetan 2026 juga menghasilkan tambahan alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar untuk sektor infrastruktur. Penambahan anggaran tersebut dilakukan di tengah proses rasionalisasi sejumlah pos belanja sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat.
Dalam penyusunan perubahan anggaran tersebut, Banggar DPRD bersama pihak eksekutif berupaya menjaga agar struktur APBD tetap seimbang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk mendukung pembiayaan atas peningkatan belanja.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disahkan dalam rapat paripurna DPRD Magetan pada Senin (28/9/2026).
Pembatalan pengadaan kendaraan operasional tersebut menjadi bagian dari penyesuaian belanja daerah dalam rangka menjaga efektivitas dan keseimbangan postur anggaran pada P-APBD Magetan 2026.
Nang
