CyberTNI.id|JAKARTA,Selsa (9/6/2026) — Ada satu yayasan yang dalam waktu kurang dari setahun mengelola 1.179 dapur MBG di 38 provinsi. Satu yayasan, tanpa batas maksimal jumlah dapur yang boleh dikelola, sementara yayasan lain dibatasi maksimal 10.
Namanya Yayasan Kemala Bhayangkari.
Strukturnya melekat langsung di hampir seluruh Polda dan Polres Indonesia, 419 kepengurusan dari pusat sampai cabang. Pucuk pimpinan di setiap wilayah otomatis diisi oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat. Bukan dipilih. Otomatis.
Hitungan ICW: dari insentif BGN saja : Rp6 juta per hari per dapur, 313 hari operasional, perputaran dananya bisa menyentuh Rp2,2 triliun per tahun. Di luar dana awal Rp500 juta per dapur dan biaya operasional.
Ketika ICW coba menelusuri profil 419 kepengurusan yayasan ini di sistem AHU Kemenkumham, sebagian besar datanya tidak bisa ditampilkan. Yayasan yang mengelola triliunan rupiah uang program pemerintah, tapi profilnya tidak bisa diakses publik.
ICW sudah surati KPK sejak 24 Februari 2026 untuk minta pengawasan. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.
Program makan bergizi gratis harusnya soal anak-anak yang perlu makan.
Tapi kalau satu yayasan yang strukturnya melekat di institusi penegak hukum bisa dapat privilege tanpa batas, kelola triliunan rupiah, dan datanya tidak bisa diakses publik, rakyat dan Netizen terus mengawasi.
(Nang)
